SAMARINDA– Wali Kota Samarinda Andi Harun melantik Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP) pada Jumat (12/12/2021). Tim ini difungsikan untuk mengawal percepatan pembangunan daerah, visi misi dan program unggulan Kepala Daerah, RKPD, RPJMD dan RPJPD Kota Samarinda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada wali kota.
Melalui pesan singkat Syaparuddin Ketua TWAP Samarinda menjelaskan, tim ini bukan bagian dari struktur dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). TWAP memiliki tugas dan fungsi diantaranya sinkronisasi dan konsistensi serta memantau antara visi, misi dan program prioritas wali kota dengan RKPD dan RPJMD Kota Samarinda. Tim ini juga akan melakukan kajian dan analisa terhadap kebijakan Wali Kota Samarinda, serta akan melakukan pendampingan terhadap program prioritas wali kota.
“Semoga keberadaan tim ini sungguh-sungguh dapat membantu Bapak Walikota untuk percepatan pencapaian visi, misi dan program pembangunan pemerintah daerah,” ucapnya.
Carolus Tuah Anggota Badan Pengurus Pokja 30, mempertanyakan urgensi pembentukan TWAP ini. Menurutnya, tim ini seakan menjadi bentuk ketidakpercayaan Wali Kota Samarinda terhadap OPD di jajaran Pemkot Samarinda. Selain itu, dikhawatirkan dengan adanya TWAP ini malah memperpanjang birokrasi saja.
“Apanya mau diakselerasi? Andi Harun sudah punya Bappeda, dia punya DPRD kenapa lagi harus bikin tim baru. Nyinyirnya gini, ini sekadar wadah untuk orang yang memiliki jasa buat dia,” ucapnya.
Lebih lanjut Tuah mengatakan, dalam politik kontroversi dan blunder sering terjadi. Jangan sampai tim ini hanya menjadi bumper untuk Wali Kota Samarinda Andi Harun saat melakukan kesalahan. Pasalnya, berkaca dari daerah lain yang juga memiliki tim diluar struktur pemerintahan, namun kinerjanya menjadi sorotan publik semata.
“Jangan lupakan wakilnya (Rusmadi Wongso) itu mantan Kepala Bappeda, mantan Sekprov. Kurang pintar apa coba dia sampai harus bikin tim lagi. Ini terlihat Andi Harun tidak percaya diri sehingga dia harus meminjam pikiran atau tenaga dari pihak ketiga,” tegasnya.
Sementara itu Ketua Komisi III DPRD Samarinda Angkasa Jaya, tak memandang sinis adanya tim ini. Menurutnya selama urgensi tim untuk membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan pihaknya akan mendukung. Terlebih dalam beberapa hal dibutuhkan pendekatan dan strategi politik dalam menjalankan pemerintahan.
Namun politisi PDI Perjuangan tersebut mengkhawatirkan, TWAP justru menjadi beban dan sorotan apabila hanya menjadi tempat untuk menyalurkan “janji politik”. Terlebih apabila ada intervensi dan membebani OPD.
“Asal tidak mengganggu jalannya Pemerintahan, tidak berlawanan dengan regulasi, saya kira tidak ada masalah. Tapi kalau itu terkait kepentingan politik tertentu saya kira akan membebani wali kota, saya yakin itu,” terangnya.(eky)