SAMARINDA– Anggota Komisi I DPRD Kaltim, Jahidin, melaporkan tiga oknum hakim ke Komisi Yudisial RI. Ada dugaan unsur kesengajaan memutar balikan fakta hukum dalam perkara perdata tanah sengketa di Jalan Perjuangan RT 03 Sempaja Utara Samarinda.
Jahidin sebagai saksi batas tanah sengketa dan yang menandatangani akta jual beli tanah yang bersengketa, saat masih aktif sebagai advokat, menilai, fakta di lapangan terkait batas-batas tanah sengketa berbeda dengan dalil penggugat yang dikabulkan majelis hakim.
“Jelas dalam pemeriksaan setempat (PS) hakim yang mencatat fakta hukum di lapangan, didampingi panitera dan kuasa hukum. Tapi tidak ada fakta di lapangan yang menjadi pertimbangan majelis hakim,” jelasnya (25/10/2022).
“Saya berkesimpulan pertimbangan hukum yang diputuskan oknum hakim ini, pertimbangan hukum yang kotor, jorok, merusak sendi-sendi keadilan di PN Samarinda, yang saya anggap dilatarbelakangi oleh faktor-faktor kepentingan pribadi,” sambungnya.
Untuk itu, politisi PKB ini mengaku, keberatan atas putusan tiga oknum hakim Pengadilan Negeri Samarinda ini, hingga dia memutuskan melapor ke Komisi Yudisial RI, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial RI.
“Permasalahan ini dengan sangat menyesal saya giring ke Jakarta, namun masih mempertimbangkan tetap menunggu hasil putusan banding dari Pengadilan Tinggi Kaltim,” tegasnya.
Lebih lanjut ia berharap, tidak ada lagi persoalan seperti itu, yang dapat menciderai kehormatan lembaga, profesi dan keadilan. Upaya yang dilakukannya, semata-mata untuk tetap menjaga marwah profesi bidang hukum, dan lembaga Pengadilan Negeri Samarinda.
“Oknum hakim ini nekat mengorbankan institusi hakim dan Pengadilan Negeri Samarinda yang merupakan kebanggaan Kaltim yang menjadi barometer pengadilan yang baik dan kondusif. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua,” pungkasnya.(eky)
