SAMARINDA– Komisi IV DPRD Kaltim menggelar rapat dengar pendapat dengan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) se-Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Dalam kesempatan tersebut MKKS meminta adanya atensi dari Pemprov Kaltim untuk sekolah-sekolah di daerah yang akan dibangun IKN tersebut.
Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Akhmed Reza Fachlevi menerangkan, MKKS meminta adanya atensi untuk beberapa persoalan sarana dan prasana pendidikan di PPU. Selain itu, ungkapnya, MKKS juga meminta adanya regulasi terkait beberapa sekolah yang masuk dalam wilayah otorita Nusantara.
“Ada tiga (sekolah) negeri, sama satu swasta. Nanti akan kita koordinasi dengan Pemprov Kaltim terkait hal ini,” jelasnya.
Selain itu, turut dibahas soal lulusan SMK yang tidak terserap maksimal di ketenagakerjaan. Salah satu faktornya, menurut politisi Gerindra ini, karena terkendala masalah sertifikasi. Sehingga dia meminta ada anggaran dari Pemprov Kaltim untuk Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
“Banyak sekali lulusan SMK yang saat ini tidak diakomodasi beberapa perusahaan di sana, termasuk juga dengan lembaga sertifikasi profesi yang saat ini di PPU belum ada. Kita berpandangan untuk beasiswa itu kalau bisa sebagian dialihkan untuk sertifikasi kejuruan bagi SMK,” tandasnya.
Terpisah Ketua MKKS SMK PPU Jukianto menjelaskan, dalam menghadapi pemindahan IKN ke PPU, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) daerah dan juga sarana pendidikan, harus mampu berdaya saing. Sertifikasi menurutnya, adalah salah satu upaya untuk meningkatkan mutu pendidikan Penajam.
“Supaya pendidikan yang ada di PPU itu memiliki kualitas yang lebih untuk menghadapi perkembangan di IKN nanti,” jelasnya.
Selain itu, ia juga meminta Pemprov dan DPRD Kaltim untuk memfasilitasi agar perusahan atau industri yang ada di PPU mengakomodasi lulusan SMK, membuka peluang kerja seluas-luasnya untuk lulusan kejuruan.
“Ada beberapa industri yang tidak welcome (ramah), tidak membantu SMK yang ada dan itu bukan hanya di PPU, tapi daerah lain juga. Kami minta pemerintah daerah atau dewan untuk memfasilitasi SMK agar industri atau perusahaan itu bisa welcome dan saling mengisi untuk pengembangan SMK,” tutupnya.(eky)