TANJUNG REDEB – Mengenai adanya laporan soal penambahan jumlah Pegawai Tidak Tetap (PTT) di Bumi Batiwakkal disoroti Ketua DPRD Berau, Madri Pani. Akan tetapi, dirinya tidak dapat langsung memastikan karena harus mengklarifikasi terlebih dahulu.
Dia mengatakan, PTT di Kabupaten Berau berjumlah kurang lebih 4.000 orang. Tetapi angka tersebut itu akan dikurangi melalui seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
“Nanti kita lihat apakah dalam penerimaan PPPK ada 1.000 berarti PTT hanya tersisa 3.000-an. Kalau semakin meningkat, ini ada apa? Sementara surat edaran sudah jelas bahwa tidak ada penerimaan PTT lagi,” ungkapnya, Jumat (20/1/2023).
Madri menegaskan, dirinya sangat tidak membenarkan jika ada praktik PTT titipan di kabupaten paling utara Kaltim ini. Sebab, kata dia, pemerintah pusat telah melarang penambahan PTT.
“Bahkan akan dihapuskan. Tetapi, saya harap itu tidak terjadi. Dengan pengurangan PTT ini ada mekanismenya melalui PPPK, lalu ada PTT yang mengabdi selama puluhan itu akan diwacanakan diangkat menjadi PNS. Nah kita usahakan itu, anggaran kita besar kok,” tuturnya.
Politikus NasDem itu juga menuturkan, jika PTT dihapuskan maka angka pengangguran di Kabupaten Berau semakin tinggi. “Jadi ini sangat disayangkan. Jika pihak ketiga tidak memberi kesempatan, maka pemerintahlah yang memberikan peluang,” ujarnya.
Kendati begitu, Madri meminta agar seluruh sarjana dapat diserap. Sebab, kata dia, masyarakat menyekolahkan anaknya dengan tujuan memiliki pekerjaan yang baik.
“Pada intinya, saya harap dapat diserap. Karena sangat disayangkan jika banyak lulusan sarjana tetapi menjadi pengangguran,” pungkasnya. (dez/adv)
