SAMARINDA- Komisi III DPRD Kaltim melakukan rapat dengar pendapat dengan Dinas PUPR-Pera Kaltim. Selain membahas program dan capaian kerja PUPR Kaltim, rapat juga membahas terkait program pengendalian banjir.
Menurut Ketua Komisi III DPRD Kaltim Veridiana Huraq Wang, pihaknya ingin mengetahui progres belanja tahun 2021, dan rencana kegiatan tahun 2022 dan 2023. Komisi III mendorong agar proses lelang sejumlah proyek dan pengawasan dipercepat agar daya serap anggaran lebih maksimal. Selain itu, Komisi III meminta program pengendalian banjir, serta program pembangunan infrastruktur seperti jalan di Kubar dan Mahulu.
“Masalah program banjir mekanismenya semua ada dalam perencanaan, masuk sebagian di 2022. Mahulu jangan sampai jadi nama 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), kita meminta terutama jalan, supaya ada solusi secepatnya,” jelasnya (22/3/2022).
Kepala Dinas PUPR-Pera Kaltim AM Fitra Firnanda menyampaikan, anggaran 2021 yang terserap sebesar 84 persen. Dijelaskan, ada sisa lelang tidak dilakukan karena efisiensi anggaran. Adapula pelaksanaan kontrak yang terlambat, namun dilaksanakan dan rampung. Sehingga indikator capaian program kerja mereka sebenarnya sudah tercapai.
“Misal penanganan banjir memang belum. Masalah ini kompleks tidak cuma teknis, ada masalah sosial dan kewenaangan. Misal di Sangata dari 2021-2023 sudah ada normalisasi sungai tapi ada masalah sosial,” terangnya.
Dikatakannya, untuk normalisasi sungai di Sangata untuk tahun 2022 ini telah dianggarkan 7 miliar. Total sekitar 2.600 meter sudah dinormalisasi ditambah bangunan pelindung sedimentasi. Kedepannya, tambah dia, PUPR-Pera akan bekerjasama dengan TNI untuk mengatasi permasalahan sosial yang muncul.
“Dengan normalisasi sungai menghilangkan banjir kalau curah hujan seperti kemarin mungkin tidak bisa, paling cepat surut. Karena banjir di Sangata selain karena curah hujan yang tinggi, pasang air juga tinggi,” jelasnya.
Terkait banjir di Balikpapan, dikatakannya, Pemprov Kaltim sifatnya membantu saja karena wewenang ada di tangan Pemerintah Kota Balikpapan. Belum lagi masalah sosial seperti pada pengerjaan rehabiltasi drainase di Jalan MT Haryono Balikpapan.
“Kita sudah optimal tapi tetap terkendala. Tapi saya ada ketemu dengan Kadis PU Balikpaapn kabarnya untuk MT Haryono itu masuk MYC (multi years contract/kontrak tahun jamak),” ungkapnya.
Terkait proses lelang yang dipercepat agar serapan anggaran lebih optimal, Fitra mengatakan pihaknya sudah memulai sejumlah lelang. Ia meyakini sisa waktu yang ada masih cukup untuk melakukan lelang.
“Untuk tahun ini didominasi proyek belum berjalan. Proses kita tahun 2023 sudah mulai lelang perencanan pengawasan, karena lelang pengawasan lebih lama. Fisik juga sebentar lagi akan kita mulai,” ungkapnya.(eky)
