SAMARINDA – Menyikapi kinerja keuangan perusahaan daerah (perusda) Kaltim, Komisi II DPRD Kaltim menginginkan optimalisasi kinerja untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD). Ketua Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan, selama ini kinerja perusda untuk menyumbang PAD memang menjadi sorotan publik, namun pihaknya harus menilai secara komprehensif.
“Bicara target (pendapatan) kita mau PAD setinggi-tingginya. Tapi kita harus menilai secara fair, darimana titik dia bergerak. Ada (perusda) yang tahun lalu minus Rp 1 miliar misalnya, tapi tahun ini plus Rp 57 juta, itu progres,” jelasnya kepada Media Kaltim (2/9/2022).
Melihat kinerja keuangan perusda ujar Politisi Golkar ini, tidak bisa hanya sekadar melihat besaran kontribusinya terhadap PAD. Namun juga harus melihat besaran penyertaan modal yang diberikan Pemprov untuk menunjang kinerja perusda. “Apakah sesuai rasio dengan modal yang ditanamkan. Mau besar atau kecil pendapatannya kita akan terus pertanyakan,” ungkapnya.
Komisi II tegasnya, juga tidak akan segan memberikan rekomendasi kepada Gubernur bila ada perusda yang tidak produktif. “Perusda yang tidak produktif, tidak kelihatan, hanya menghabiskan uang saja, kita akan rekomendasikan untuk ditutup, dibekukan atau dimerger. Ini untuk semua Perusda, tidak hanya satu saja,” tandasnya.
Berdasar data dari BPKAD Kaltim, pada 2021 PT Migas Mandiri Pratama (MMP) menjadi perusda yang paling besar memberikan kontribusi terhadap pendapatan Kaltim dengan Rp 109,7 miliar. Setelahnya PT BPD Kaltimtara dengan Rp 100,4 miliar, Peruda Kelistrikan sebesar Rp 1,6 miliar, Perusda Melati Bhakti Satya Rp 1,15 miliar, PT Jamkrida Rp 48 juta, Perusda Kehutanan Sylva Kaltim Sejahtera dengan kontribusi Rp 6 juta dan Perusda Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera dengan tanpa kontribusi. (eky)
