SANGATTA– Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) merealisasikan kebijakan pemerintah pusat dengan menggelontorkan anggaran Rp,32 miliar untuk mengendalikan inflasi daerah. Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang mengatakan Pemkab Kutim telah menyediakan anggaran Rp 32 miliar sebagai belanja perlindungan sosial dan menekan inflasi daerah.
Alokasi tersebut tersebar pada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) yang sinkron dengan program pengendalian inflasi daerah. Salah satu dinas teknis yang mendapat tugas membuat program pengendalian inflasi adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kutim.
Disperindag Kutim menggelar pasar murah dengan memberikan subsidi 50 persen untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak inflasi sekaligus menstabilkan harga kebutuhan masyarakat.
“Di Dinas Perdagangan yaitu dalam bentuk pasar murah, ini harga sembakonya itu Rp 300 ribu yang kita subsidi 50 persen sehingga masyarakat kita hanya membeli seharga Rp 150 ribu,” ujar Kasmidi.
Kemudian terdapat pula Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) yang mendapatkan alokasi dua persen dana transfer untuk meringankan beban masyarakat nelayan.
Pada dinas tersebut, pengendalian inflasi direalisasikan dalam bentuk bantuan mesin ces yang akan diberikan kepada nelayan secara langsung. Menurutnya, nelayan ikut terdampak inflasi pasca kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang baru saja terjadi beberapa waktu belakangan.
Terdapat pula Dinas Sosial (Dinsos) yang mengendalikan inflasi dengan memberikan bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang membutuhkan.
Selanjutnya adalah Dinas Perhubungan (Dishub) yang akan merealisasikan pengendalian inflasi dengan memberikan subsidi transportasi sehingga harga kebutuhan pangan yang masuk ke Kutim bisa tetap terjangkau.
“Sisi transportasi kita juga ada subsidi transportasi bagi pedagang yang mengangkut barangnya dari luar kota ke sini. Jadi transportasi itu semua kita subsidi berapa persen nanti supaya lebih murah,” paparnya.
Orang nomor dua di jajaran Pemkab Kutim menyebutkan bahwa dengan adanya program-program yang dilakukan sejumlah OPD merupakan bukti besarnya perhatian Pemkab kepada masyarakat kecil yang terdampak langsung kenaikan BBM.
“Kita berharap kondisi perekonomian dapat berjalan stabil di masa depan sehingga akan memberikan dampak stabilitas daerah,” tutupnya. (ref/ADV)
