SAMARINDA – Pertambangan ilegal di Kalimantan Timur (Kaltim) menjadi sorotan Mabes Polri. Rencananya, Kapolri akan turun langsung sebagai upaya pemberantasan penambangan ilegal di Bumi Etam.
Hal ini direspon oleh Wakil Ketua Pansus Investigasi Pertambangan DPRD Kaltim, M. Udin. Menurutnya, dengan sorotan yang diberikan Polri, diharapkan mampu menindak persoalan pertambangan ilegal di Kaltim. Namun yang paling penting, ujarnya, adalah partisipasi masyarakat untuk turut mendukung upaya pemberantasan tambang ilegal.
Untuk itu, ia berharap Polri membuka hotline yang dapat menampung aduan masyarakat terhadap kehadiran tambang ilegal. “Sehingga langkah Polri turun ke lapangan tidak sia-sia, jika ada pengaduan saya rasa lebih efektif, karena banyak masyarakat yang resah dapat mengadukan indikasi kegiatan itu melalui call center yang tertera,” jelasnya belum lama ini.
Koordinasi dan sinergi lintas lembaga, dianggap politisi Partai Golkar ini juga perlu untuk dilakukan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dinilai salah satu lembaga yang juga harus turut serta untuk penindakan illegal mining.
“Kementerian ESDM seharusnya juga bisa ikut terlibat karena sistem pengawasan juga ada pada mereka,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menilai bahwa ada oknum-oknum dari aparatur penegak hukum yang terlibat dalam penambangan ilegal. Sehingga ia berharap kedatangan Kapolri ke Kaltim dapat membuka siapa saja oknum yang terlibat.
“Kita tidak bisa menampik bahwa ada oknum yang terlibat. Saya yakin ketika Kapolri datang ke sini, pasti oknum tersebut akan terbuka siapa yang mendalangi. Sanksi jelas, tetapi yang kita perlukan ketika mereka turun, adalah tindakan yang sesuai dan efektif,” tandas Anggota Komisi I DPRD Kaltim ini. (eky)
