SANGATTA– Pemerintah memberi sinyal akan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis RON 90 atau Pertalite. Rencana kenaikan BBM ini mendapat kritikan dari Anggota DPR RI Fraksi Demokrat, Irwan. Menurutnya, pemerintah belum tepat menaikkan harga BBM di tahun ini, maupun tahun-tahun berikutnya.
Ada beberapa poin yang menjadi alasan harga BBM tak layak dinaikkan. Irwan mengatakan bahwa rakyat saat ini dalam kondisi susah. Di tengah kondisi dunia yang sulit, pemerintah seharusnya membantu rakyat, bukan malah membebankan masalah tersebut kepada rakyat.
“Kenaikan BBM juga akan berdampak langsung bagi rakyat kebanyakan seperti UMKM, buruh, tani, nelayan, bahkan karyawan swasta, maupun pegawai pemerintahan itu sendiri. Ini adalah efek domino. Karena mereka semua butuh hidup untuk bekerja, sedangkan biaya transportasi dan logistik otomatis akan naik, sedangkan kenaikan tersebut tidak sebanding dengan kenaikan penghasilan mereka,” ujar Irwan lewat keterangan resmi, Selasa (23/8/2022).
Selain itu, efek tidak langsung dari kenaikan BBM ini juga akan berdampak terhadap sektor lain seperti biaya pendidikan, kesehatan, pariwisata, infrastruktur, dan sektor lainnya.
“Seharusnya pemerintah bisa fokus membenahi kebocoran-kebocoran BBM bersubsidi. Di mana-mana kita lihat di sekitar kita, banyak subsidi tidak tepat sasaran. Kalo di tingkat grass root saja nampak nyata, bagaimana di tingkat atas (kelas kakap),” tegasnya.
Ia mengapresiasi program pemerintah yang akan memberlakukan subsidi BBM yang tepat sasaran melalui aplikasi seperti MyPertamina. Namun hal itu baru sebagian kecil usaha yang bisa dilakukan.
“Di atas sana masih banyak yang perlu dibenahi, terutama terkait penjualan BBM ilegal yang sistematis dan terstruktur. Seharusnya fokusnya ke sini saja, daripada meminta rakyat menanggung beban berat yang tidak adil,” pungkasnya. (rls/ref)
