BONTANG – Komisi III DPRD Bontang menyoroti Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (DPUPRK) yang tidak hadir dalam rapat pembahasan penyusunan masterplan banjir di Kantor DPRD Bontang, Senin (26/7/2021). Sesuai agenda, rapat sejatinya dihadiri Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan (Bapelitbang) serta DPUPRK. Namun hanya perwakilan Bapelitbang yang datang.
Anggota Komisi III, Faisal mengatakan, jika kondisinya seperti ini, berarti Pemkot Bontang dalam hal ini DPUPRK tidak serius dalam mengatasi banjir di Kota Taman. “Kemarin sempat viral di masyarakat katanya DPRD tidak serius. Nyatanya pemerintah sendiri yang tidak serius. Buktinya ini sudah ditunggu (rapat) tetapi tidak ada hadir dan tidak ada kabar,” ungkapnya.
Hal senada dikatakan anggota Komisi III lain, Abdul Malik. Politisi PKS itu mengatakan, pihaknya sangat berkomitmen untuk memecahkan masalah banjir di Bontang. Hal ini terbukti dari rutinnya komisi III melaksanakan peninjauan lapangan ke berbagai titik rawan banjir yang ada di Bontang. “Kami tidak ingin dikatakan menghambat pemerintah. Sehingga pembahasan masterplan ini harus dibahas segera agar menjadi acuan penyelesaian penanganan banjir,” tuturnya.
Atas kejadian itu, komisi III menjadwalkan ulang pertemuan pada Selasa (27/7/2021). Bahkan nantinya, perwakilan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (DPKPP) bakal dihadirkan dalam rapat agar pembahasan lebih maksimal. (bms/adv)