SANGATTA– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Timur (Kutim) menggelar rapat paripurna ke-19 dengan agenda penyampaian nota penjelasan pemerintah mengenai rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2023.
Rapat paripurna yang digelar Jumat (15/7/2022), dipimpin Ketua DPRD Kutim Joni didampingi oleh Wakil Ketua I Asti Mazar di Ruang Sidang Utama, Kantor DPRD Kutim, Kawasan Bukit Pelangi Sangatta Utara.
Usai dibuka oleh pimpinan rapat, pimpinan DPRD mempersilakan Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman menyampaikan proyeksi anggaran tahun 2023.
Berdasarkan nota penjelasan yang dibacakan Bupati Ardiansyah Sulaiman, rancangan KUA telah diatur dan ditata dengan memperhatikan target capaian kinerja yang terukur, dari setiap program dan kegiatan urusan-urusan pemerintah daerah.
“Dengan menyadari potensi dan kondisi daerah saat ini, maka pemerintah Kutim mengangkat tema pembangunan tahun 2023 ke depan yaitu pengembangan sentra ekonomi yang didukung pelayanan publik yang berkualitas,” sebut Ardiansyah.
Oleh karena itu, disusunlah berbagai prioritas yang bertahap kepada upaya pencapaian tujuan tersebut dengan memperhitungkan keterkaitan antara sasaran program dan kegiatan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Keselarasan tersebut dimaksudkan agar sasaran dapat tercapai dengan efektif dan efisien, tidak tumpang tindih baik itu dari segi anggaran maupun Sumber Daya Manusia (SDM).
Pemkab Kutim meminta kesediaan DPRD untuk membahas dan kemudian menyepakati apa yang telah diusulkan dalam rancangan KUA dan PPAS tahun anggaran 2023.
“Penyusunan rancangan kebijakan umum anggaran ini tentunya juga telah kami atur dan telah ditata dengan memperhatikan target capaian kinerja yang terukur dari setiap program dan kegiatan urusan-urusan pemerintah daerah,” ujarnya.
Disesuaikan juga dengan proyeksi pendapatan daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang didasari berbagai asumsi yang melandasinya, seperti ekonomi makro dan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
Pendapatan daerah dalam nota tersebut direncanakan sebesar Rp 3,663 triliun, yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 227 milliar, pendapatan transfer sebesar Rp 3,422 triliun serta pendapatan lain-lainnya sebesar Rp 13 miliar.
Sementara untuk belanja daerah pada tahun anggaran 2023, diproyeksikan mencapai Rp 4,163 triliun. “Jika dibandingkan dengan pendapatan daerah maka terjadi defisit sebesar Rp 500 miliar,” ungkapnya.
Untuk pembiayaan daerah pada rancangan kebijakan APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD tahun 2023, direncanakan sebesar Rp 500 milliar, sementara pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp 16,5 milliar.
“Jika dibandingkan antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan, maka surplus Rp 483,5 milliar yang dapat digunakan untuk menutupi defisit,” jelasnya.
Bupati juga menyampaikan, seluruh tahapan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2023. Menerapkan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019.
Ditemui usai rapat paripurna, Bupati Ardiansyah menjelaskan, terkait proyeksi KUA PPAS yang mengalami defisit sebesar Rp500 milliar yang coba dimasukan dalam proses pembiayaan, harus dipahami secara akuntansi.
“Di dalam sistem akuntansi nantinya itu pasti akan terjadi defisit, karena Rp 500 milliar ini proyeksi sesuatu yang akan kita rencanakan yang akan datang. Nah setiap tahunnya dari Rp 500 milliar ini, kita hanya mengeluarkan Rp 16 milliar. Jadi akhirnya nanti menjadi surplus. Tapi lagi-lagi ini harus dipahami secara akuntansi,” tandasnya. (ref)
