BONTANG – Sejumlah dosen Universitas Trunajaya (Unijaya) Bontang kembali menagih atas pelunasan tunggakan gaji dosen yang berlarut-larut, Jumat (18/3).
Para dosen mendatangi kampus Unijaya di Jalan Taekwodo Kelurahan Api-Api, Bontang Utara. Sayangnya kantor terkunci dan tidak satu pun dari pihak Yayasan maupun Rektorat menemui para dosen.
Dalam siaran persnya, Sekretaris Tim Penyelesaian Hak Dosen (TPHD) Cintya Ayu Rishanty mengungkapkan, bahwa kedatangan para dosen bermaksud kembali menagih janji pelunasan tunggakan honor dosen yang telah dijanjikan dibayar sejak 30 Setember 2021 lalu. Namun janji tidak terealisasi.
Kemudian pertemuan di Kampus Unijaya bulan Oktober 2021 dilanjutkan pertemuan yang difasilitasi Komisi I DPRD Kota Bontang, Yayasan Meliana Bontang dan Rektor Unijaya meminta jangka waktu 6 bulan untuk pelunasan gaji tertunggak.
Terhitung sejak bulan Oktober 2021 dan dijanjikan paling lambat dibayarkan Maret 2022. “Tapi sampai hari ini 8 Maret, realisasi pembayaran terhadap dosen tidak terlaksana. Maka TPHD hari ini mendampingi untuk silaturahmi para dosen menagih janji terhadap Yayasan dan Rektor,” beber Cintya dalam rilisnya melalui video yang diposting lewat akun facebook Cintya Ayu Rishanty.
Berdasarkan data rekapitulasi tunggakan gaji dosen yang diterima TPHD, tercatat tunggakan gaji atau honor sebanyak 60 dosen dan hanya 24 dosen yang sudah terbayarkan. “Adapun 26 dosen belum terbayar. Nilainya bervariasi mulai terkecil Rp 555 ribu, hingga terbesar Rp 55 juta per satu orang dosen,” tuturnya.
Menurut Cintya, tunggakan honor dosen yang berlarut-larut dan bertahun-tahun ini, sudah dilaporkan ke LLDIKTI XI Banjarmasin Kalimantan Selatan dan Kemenristekdikti Pusat Jakarta yang mengawasi Perguruan Tinggi. “Tapi belum ada tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah ini,” tuturnya.
Untuk itu sebagian dosen yang tergabung di TPHD ada yang mogok mengajar dan tidak membuat soal UTS maupun UAS. Bahkan mengeluarkan nilai untuk mahasiswa. Ada pula dosen yang haknya sudah terbayarkan memilih untuk mundur.
“Sampai saat ini berdasarkan keluhan mahasiswa yang disampaikan ke TPHD, carut-marut masih terjadi. Masih ada pungutan pembayaran mahasiswa melalui jalur-jalur pribadi, baik mahasiswa yang masih aktif atau yang sudah wisuda,” bebernya.
“Keluhan terbesar, di Fakultas Ekonomi, bahwa untuk pengambilan ijazah dipungut Rp 2 Juta,” tambahnya.
Karena itulah, TPHD meminta Pemerintah Kota Bontang maupun DPRD sebagai wakil rakyat untuk turun tangan menyelesaikan persoalan yang dihadapi para dosen dan mahasiswa. ”Dosen maupun mahasiswa adalah warga Bontang yang perlu diperhatikan untuk menyelamatkan mereka dari ketidakadilan,” tegasnya.
“Kami ini warga Bontang juga, kami berharap Pemerintah dan Dewan memberikan perhatian atas apa yang kami alami,” pungkasnya.
Dikonfirmasi wartawan, Pembina Yayasan Pendidikan Miliana Untru, Chelly Amalia Sianipar memilih mengomentari tuntutan para dosen tersebut. “Langsung ke rektor saja dimintai keterangannya, tidak bisa menjawab karena bukan hanya saya aja, ” katanya.
Sementara awak media berusaha meminta konfirmasi kepada Rektor Unijaya Bilher Hutahean. Namun, ia belum memberikan jawaban. (ahr)