TANJUNG REDEB – Minimnya Sarana dan Prasarana (Sarpras) di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Berau disoroti pihak legislatif.
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah mengatakan, pemerintah harus dapat memperhatikan skala prioritas. Terlebih, jika sarpas di BPBD tidak memadai, akan berdampak terhadap penanganan bencana.
“Padahal APBD kita pada tahun ini besar. Namun sangat disayangkan belum mampu memenuhi kebutuhan tersebut,” tuturnya, Jumat (2/6/2023).
Ia menyebut, BPBD memiliki beban kerja yang sangat berat. Terutama dalam kondisi darurat. Maka dari itu, sarpras yang memadai sangat dibutuhkan.
“Jadi saya kira, hal ini merupakan suatu hal prioritas. BPBD tidak bisa dianggap aman-aman saja, apalagi musibah kita tidak tahu kapan terjadi,” tuturnya.
Syarifatul mengingatkan kebakaran yang terjadi di Jalan Manunggal beberapa waktu lalu. Penanganan dari BPBD terkendala, akibat alat yang akan digunakan rusak.
“Kebakaran itu sangat besar dan meluas. Padahal kantor BPBD lokasinya tidak jauh, tetapi karena alatnya ada yang rusak, melebarnya kobaran api tak terhindari,” imbuhnya.
Politikus Golkar mendorong agar pihak eksekutif memperhatikan sarpras BPBD. Jangan sampai, kata dia, kinerja yang harusnya maksimal jadi terhambat karena minim fasilitas.
“Kami harap pemerintah dapat melengkapi seluruh sarpras yang dibutuhkan, karena ini juga prioritas dan menurut saya anggaran yang digunakan tidak terlalu besar,” tandasnya. (dez/adv)
