PENAJAM – Persoalan urgennya pemekaran wilayah di Penajam Paser Utara (PPU) terus digulirkan. Baru-baru ini, Ketua DPRD PPU, Syahrudin M Noor menyampaikan hal itu pula ke Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat menyambangi pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kecamatan Sepaku.
Kebutuhan pemekaran kecamatan dan kelurahan/desa di PPU memang perlu segera dilakukan. Satu hal alasanya untuk memenuhi persyaratan UU 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan setidaknya satu kabupaten memiliki 5 kecamatan.
Mengingat semenjak berdiri 2002 silam, Kabupaten PPU memang hanya memiliko 4 kecamatan saja. Yakni Penajam, Waru, Babulu dan Sepaku.
Urgensi lainnya ialah karena bakal hilangnya satu kecamatan karena terambil menjadi kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu Sepaku. Deret kebutuhan itulah yang disampaikan lagi ke Moeldoko tersebut.
“Memang sampai saat ini Kami sudah roadshow mengenai (pemekaran) itu. Mulai ke Mendagri, ke Kemendes dan yang terakhir ke Bappenas juga,” ujarnya diwawancarai, Minggu (12/2/2023).
Secara langsung, dalam kunjungannya pada Kamis (9/2/2023) itu juga turut disampaikan salah satu kendala yang masih dihadapi. Ialah adanya moratorium pemekaran wilayah berkaitan dengan penomoran desa, berkaitan dengan adanya Pemilu 2024.
“Dengan kondisi itu kami sebenarnya ada kendala sedikit moratorium tetapi proses pemekaran itu. Namun hal ini seharusnya juga tidak bisa dihambat, karena ini benar benar aspirasi masyarakat,” jelasnya.
Ia sangat berharap beberapa hal itu dapat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Maka dari itu, dukungan dari KSP untuk percepatannya sangat dibutuhkan.
“Sebab, dari informasi Kemendagri, harus ada yang memprakarsai, harus ada yang menginisiasi dari atas. Karena itu juga aturan dari salah satu lembaga atau kementerian,” sebut Syahrudin.
Terlepas dari itu, ia optimis pemekaran ini bisa terwujud dalam waktu cepat. Sejalan dengan pemerintah daerah, baik eksekutif dan juga legislatif terus berupaya hingga saat ini tengah berprogres di tahap pengajian wilayah.
“Saya kira dengan adanya proyek strategis Nasional (PSN) hal ini jadi prioritas. Saat ini Kita tinggal menunggu respon lebih lanjut dari KSP. Aspirasi ini juga dijanjikan akan dimusyawarahkan di sana,” pungkasnya. (SBK)
