KUTAI BARAT – Kepala Kampung Deraya, Kecamatan Bongan, Syahrani, mengeluhkan kondisi infrastruktur jalan yang menurutnya sangat memprihatinkan. Empat kampung, yaitu Deraya, Tanjung Soke, Gerunggung, dan Lemper, telah puluhan tahun berstatus sebagai kampung tertinggal dan sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah.
Keluhan tersebut disampaikan Syahrani saat menghadiri forum kunjungan kerja Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, bersama Gubernur terpilih Rudi Mas’ud, serta anggota DPR dan DPD RI di Kantor Bupati Kutai Barat, Selasa (14/1/2025).
“Kalau jalan yang kami lalui itu, jangankan membawa barang, membawa badan kosong saja hampir-hampir tidak sampai ke kecamatan. Kami di empat kampung ini merasa malu, kok kampung kami saja yang tertinggal,” ujar Syahrani.
Ia juga menyoroti ketimpangan pembangunan antara kampungnya dan kampung lain yang sudah lebih maju, meski kampung mereka berdekatan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Syahrani menegaskan bahwa akses jalan adalah kebutuhan mendesak untuk membuka keterisolasian desa-desa tersebut.
“Kami hanya minta pembuktian, jalan yang layak. Jangan cuma diberi janji yang manis-manis,” tegasnya.
Syahrani juga mengungkapkan bahwa kondisi infrastruktur buruk berdampak langsung pada ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Bahkan, pernah terjadi insiden warga meninggal di perjalanan menuju fasilitas kesehatan akibat akses jalan yang buruk.
Bupati Kutai Barat, FX Yapan, menjelaskan bahwa pembangunan jalan terkendala status kawasan hutan. Dari total 23 kilometer jalan, 18 kilometer berada di kawasan Areal Penggunaan Lain (APL) dan Kawasan Budidaya Kehutanan (KBK), yang memerlukan izin pemerintah pusat.
“Karena memang kita bermasalah dengan kehutanan. Kita baru bisa membangun satu jembatan saja,” ujar Yapan.
Penjabat Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, menyatakan bahwa solusi terbaik adalah mendorong investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur. Ia mengapresiasi keberanian kepala kampung menyuarakan aspirasi warganya.
“Saya tidak mau janji dulu, tetapi terima kasih Pak Kades sudah teriak. Kami akan berusaha mencari solusi,” ungkap Akmal.
Anggota DPD RI Yulianus Henock dan anggota Komisi VI DPR RI Sarifah Suraidah juga berjanji untuk membawa aspirasi ini ke pemerintah pusat dan mendorong perhatian lebih terhadap empat kampung tersebut.
Kondisi empat kampung di Kutai Barat adalah potret nyata bahwa pembangunan belum sepenuhnya merata. Warga berharap pemerintah segera merealisasikan janji-janji pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.
Pewarta: Ichal
Editor: Agus S
