SAMARINDA– Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin, menyatakan status gizi masyarakat merupakan salah satu penentu keberhasilan memperoleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas di masa yang akan datang. Sehingga perkembangan persoalan gizi harus menjadi prioritas untuk dikendalikan.
“Prevalensi masalah gizi makro dan gizi mikro masih tinggi dari standar. Faktor kekurangan gizi pada seribu Hari Pertama Kehidupan (HPK), pengetahuan tentang gizi di masyakat, pola asuh dan ekonomi masyarakat merupakan faktor utama penyebab masalah gizi, terutama stunting,” terangnya.
Jaya menjelaskan, perkembangan masalah gizi seperti gizi kurang, gizi lebih dan stunting, masih belum menunjukan hasil yang dapat mengindikasikan keadaan yang membaik di sejumlah daerah. Sehingga menurutnya, upaya perbaikan gizi masyarakat harus mengarah ke Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Musabab dalam undang-undang tersebut termaktub tujuan meningkatkan mutu gizi perseorangan dan masyarakat, antara lain perbaikan pola konsumsi makanan, perbaikan perilaku sadar gizi, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi serta kesehatan sesuai kemajuan ilmu dan teknologi.
“Arah perbaikan program gizi tahun 2020-2024 diantaranya perbaikan pola konsumsi makanan yang sesuai gizi seimbang, perbaikan perilaku sadar gizi, aktivitas fisik dan kesehatan, peningkatan akses dan mutu pelayanan gizi sesuai kemajuan ilmu dan teknologi, peningkatan kewaspadaan pangan dan gizi,” tandasnya.(eky/adv)