PPU – Sebagai upaya memperluas Data Desa Presisi (DDP) di Penajam Paser Utara (PPU), Pemkab PPU adakan sosialisasi. Turu dihadiri Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik yang juga selaku Dirjen Otonomi Daerah (OTDA) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Pj Bupati PPU Makmur Marbun menyampaikan ucapan terima kasih atas nama pemerintah daerah dan masyarakat kabupaten Penajam Paser Utara atas kehadiran mereka. Dalam kegiatan itu pula, melibatkan Dekan Fakultas Ekologi Manusia IPB sekaligus sebagai Wakil Kepala LPPM IPB, Dr Sofyan Sjaf bersama tim.
“Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Penjabat Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik beserta Jajarannya dan seluruh Tim Institut Pertanian Bogor (IPB University) di Serambi Nusantara, Kabupaten PPU.” ucapnya, Senin (23/10/2023).
Marbun menjelaskan sosialisasi ini melibatkan seluruh unsur pemerintahan. Baik pemerintah daerah, hingga para kecamatan, kelurahan hingga pemerintah desa.
“Penggunaan Data Desa Presisi sangat penting dalam upaya menghadirkan data yang memiliki tingkat akurasi dan ketepatan tinggi untuk memberikan gambaran kondisi aktual daerah. sehingga dapat memberikan input yang valid dan terukur, terutama berkaitan dengan informasi luas daerah, batasan wilayah, topografi wilayah, potensi wilayah sampai dengan status penduduk,” ungkapnya.
Lebih lanjut, ia juga menjelaskan bahwa penggunaan Data Desa Presisi ini juga sejalan dengan Peraturan Presiden 39/2019 Tentang Satu Data Indonesia. Kemudian Peraturan Menteri Dalam Negeri 12/2007 Tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Profil Desa dan Kelurahan, Profil Desa dan Kelurahan.
Hal ini telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati PPU 37/2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia di PPU. “Data Desa Presisi akan sangat bermanfaat untuk kita semua sehingga membantu percepatan pembangunan dan berbagai program di Kabupaten PPU, apalagi kita merupakan Serambi Nusantara, kita perlu mempersiapkan diri sebaik mungkin,” harapnya.
Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat membuka sosialisasi DPP juga menyampaikan bahwa PPU akan menjadi pilot project pertama di wilayah Kalimantan.
“Kuncinya, penyelenggaraan pemerintah daerah harus berbasis data presisi. Perencanaan pembangunan tidak harus proyek besar lho. Sekalipun bermula dari hal kecil, bila sukses kita lakukan, pasti akan berdampak nyata bagi masyarakat,” pungkas Akmal. (ADV/SBK)
