TANJUNG REDEB– Keluhan masyarakat terkait lambatnya penanganan pemadam kebakaran (Damkar) dalam menangani musibah kebakaran beberapa waktu lalu, menjadi sorotan Ketua DPRD Berau Madri Pani.
Dia meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mendengar apa yang dirinya sampaikan sebagai wakil rakyat. Dinilainya, hal itu harus menjadi bahan evaluasi kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.
“Agar OPD terkait dapat memperbaiki kekurangannya. Seperti kemarin, kalau ada musibah kebakaran yang besar, yang disalahkan jangan kepala BPBD,” ungkapnya belum lama ini.
Madri mengaku, sejak dirinya menduduki jabatan Ketua DPRD, kepala BPBD Berau Thamrin beberapa kali meminta dirinya untuk mengawal usulan peremajaan unit Damkar.
“Saya tidak tahu kenapa usulan itu tidak masuk di dalam mata anggaran. Kita melihat dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang disitu sudah terdata dengan jelas. Harusnya hal ini jadi evaluasi Pemkab Berau,” tuturnya.
Lebih lanjut, Madri menyatakan, kejadian seperti itu harus menjadi pelajaran Pemkab Berau. “Jika ada kebutuhan untuk menunjang kinerja OPD lebih baik, maka harus direspons cepat. Bahkan, usulan peremajaan mobil damkar itu sudah dari enam tahun lalu,” bebernya.
Mantan Kepala Kampung Gurimbang itu juga mengapresiasi, salah satu masyarakat yang dengan lantang mengatakan Damkar tak dapat memadamkan api secara maksimal.
Hal itu, menurut Madri, menjadi salah satu bahan evaluasi agar pemerintah dapat bekerja secara maksimal dan profesional.
Madri menegaskan, pihak eksekutif tidak boleh anti-kritik. Apalagi kritik yang sifatnya membangun. Sebab, hal itu untuk kemaslahatan orang banyak.
“Pemkab harus siap dikritisi. Apalagi kami pihak legislatif yang mempunyai tupoksi untuk mengontrol kinerja pemerintah,” imbuhnya.
“Silahkan untuk pemerintah daerah kalau apa yang saya sampaikan itu salah, agar dapat dibantah dan tentunya dengan regulasi regulasi yang ada. Jangan merasa aman dan nyaman seharusnya dia bersyukur ada yang mengingatkan,” sambungnya.
Disebutkannya, DPRD Berau memiliki 3 tupoksi, sinergi, terkait anggaran dan kontrol Pemerintah (pengawasan). Birokrasi pemerintah karena berdasarkan aspirasi masyarakat. “Kami dipilih masyarakat harus berjuang untuk rakyat, seperti dulu waktu kampanye uang rakyat harus kembali ke rakyat,” katanya.
Kendati demikian, politisi Partai NasDem itu mengingatkan Pemkab Berau untuk bekerja dengan baik. Tentu dengan tujuan menyejahterakan masyarakat.
“Tapi kalau tidak ada evaluasi, maka tidak akan terealisasi. Semoga Bupati sebagai pengambil kebijakan dapat tegas dalam hal ini,” tandasnya. (Dez)
