SAMARINDA – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD) mengadakan Diskusi Publik bertema “Bedah APBD Kota Samarinda Tahun 2024, Masyarakat Dapat Apa?”.
Acara yang berlangsung di Cafe Bagios pada Rabu (30/10/2024) malam tersebut mengundang sejumlah tokoh seperti Syaparuddin dari TWAP Kota Samarinda, Purwadi sebagai akademisi Universitas Mulawarman, serta Syahril Saili, Ketua Umum HMI Cabang Samarinda.
Ketua Bidang PPD, Achmad Fawwaz, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa anggaran APBD Kota Samarinda untuk tahun 2024 mencapai Rp5,69 triliun.
Menurutnya, jumlah tersebut harus dikelola secara transparan dan masyarakat perlu mengetahui ke mana dana tersebut dialokasikan.
“APBD Kota Samarinda Tahun 2024 ini sangat besar, Rp5,69 triliun. Masyarakat harus tahu ke mana alokasi dana tersebut, dan manfaat apa yang bisa dirasakan,” tegas Fawwaz.
Pada kesempatan pertama, Syaparuddin memaparkan bahwa anggaran tersebut dialokasikan untuk sejumlah program Pemerintah Kota Samarinda.
Beberapa sektor prioritas seperti pendidikan, infrastruktur, serta pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama. Ia juga menyoroti dampak positif dari Program Bebaya yang menyediakan dana Rp100 juta per tahun bagi setiap RT, serta progres penanggulangan banjir yang signifikan.
Syahril, Ketua HMI Cabang Samarinda, mengapresiasi program pemerintah yang dianggap bermanfaat bagi masyarakat. Namun, ia memberikan beberapa catatan kritis, terutama mengenai sektor pendidikan dan area yang masih terdampak banjir.
“HMI hadir sebagai mitra kritis dan strategis bagi pemerintah. Kami mengapresiasi program yang berdampak positif, namun ada catatan yang perlu perhatian, khususnya di sektor pendidikan,” ujar Syahril.
Akademisi Unmul, Purwadi, turut memberikan pandangannya. Menurutnya, beberapa program Pemerintah Kota Samarinda terkesan belum matang. Ia juga mengangkat masalah kemiskinan yang masih tinggi dan tambang ilegal yang marak di beberapa daerah Samarinda.
“Beberapa program seperti Teras Samarinda terlihat terburu-buru, dan masalah tambang ilegal pun belum tertangani dengan baik,” ungkap Purwadi.
Diskusi publik ini mendapat sambutan antusias dari peserta yang hadir, membahas berbagai persoalan mulai dari alokasi anggaran hingga evaluasi program. Acara diakhiri dengan penyerahan sertifikat kepada para narasumber dan sesi foto bersama. (*/rls)
Pewarta: Hanafi
Editor: Nicha R
