SAMARINDA – Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian menyoroti kondisi Politeknik Sendawar, Kutai Barat yang semakin memprihatinkan. Dikatakannya saat ini, kondisinya bak hidup segan mati tak mau.
Banyaknya permasalahan yang dihadapi karena salah kelola. Mulai dari dosen dan staf rektorat yang banyak memilih mundur, karena tidak digaji oleh kampus hingga mahasiswanya saat ini yang semakin berkurang.
“Jangankan membayar dosen maupun staf rektorat, membiayai operasional kampus pun, mereka tidak mampu. Bak efek domino, hal ini diikuti kondisi jumlah mahasiswa yang tiap tahun terus berkurang. Di mana tadinya berjumlah 700 mahasiswa, kini hanya tersisa 170 mahasiswa saja,” ungkap Hetifah kepada Media Kaltim.
“Politeknik (Sendawar) ini membutuhkan pengawasan. Kampus ini tidak jelas apakah mau terus hidup atau mati,” sambung politisi Partai Golkar ini. Hal ini kata Hetifah juga sudah disampaikan dalam rapat Panitia Kerja Perguruan Tinggi Komisi X DPR RI, bersama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), belum lama ini.
Di hadapan peserta rapat Hetifah mengaku telah mempertanyakan, siapa yang menjadi pihak yang paling bertanggungjawab atas kejadian ini. Atas kelalaian pengelolaan perguruan tinggi satu-satunya di wilayah Kubar di tengah kewenangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kubar yang hanya sebatas PAUD, TK, SD hingga SMP saja.
Menurutnya Pemkab Kubar sebenarnya ingin mengambil alih Politeknik Sendawar. Tapi di sisi lain, Yayasan tidak ingin menyerahkannya, sehingga Pemkab tidak bisa menyalurkan bantuan bila masih dikelola yayasan
“Sebuah kabupaten yang bersemangat untuk pemindahan IKN namun tidak didukung pendidikan tinggi yang memadai. Saya desak agar kampus ini diperiksa. Kalau perlu ditutup atau buat kampus yang baru. Jangan sampai bertahun-tahun tidak ada kejelasan,” tegas Hetifah. “Saya juga dalam waktu dekat akan meninjau ke sana. Karena banyak keluhan yang saya terima,” sambungnya.
Legislator Senayan asal Kaltim ini menyebut sebenarnya saat ini di Kaltim cukup banyak perguruan tinggi. Sayangnya tidak merata. Hanya 8 kabupaten dan kota saja yang memiliki perguruan tinggi dengan jumlah 80 PTN dan PTS, minus Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) dan Penajam Paser Utara (PPU). Bahkan PPU, merupakan pusat pemerintahan IKN kelak yang diresmikan pada 2024 nanti. (afi)
