SAMARINDA– Gubernur Kaltim Isran Noor buka suara soal larangan ekspor batu bara yang berlaku hingga 31 Januari 2022. Menurutnya, hal tersebut merupakan kebijakan yang menunjukan kepanikan. Hal ini disampaikannya seusai peringatan HUT Provinsi Kaltim ke-65, Jumat (7/1/2022).
“Bagi saya itu kebijakan yang menunjukan kepanikan. Tidak terencana dengan baik. Kaltim ‘kan tidak punya kepentingan. Apalagi kewenangan yang sekarang (ada) di pusat,” terangnya.
Mantan Bupati Kutim ini menilai, larangan ekspor selama sebulan tersebut tidak akan berpengaruh terhadap kebutuhan batu bara PLN.
Menurut Isran, akan lebih baik pemerintah melakukan diskusi terlebih dahulu dengan pengusaha sebelum memutuskan menghentikan ekspor. Pasalnya, perusahaan yang memiliki kontrak akan menjadi pihak yang dirugikan. Bisa jadi pihak yang merasa dirugikan melakukan langkah hukum.
“Coba kalian bayangkan, bagaimana pengusahaa yang memiliki kontrak. Kalau mereka melakukan gugatan, pemerintah bisa kena. Undang lah para pengusaha. Ini menurut saya. Tapi saya ga tau ya ini kebijakan yang di luar kemampuan dan kewenangan saya,” jelasnya.
Mengacu surat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, ekspor batu bara dilarang mulai tanggal 1 sampai 31 Januari 2022. Ditetapkan pula, perusahaan yang boleh melakukan ekspor batu bara, adalah mereka yang telah memenuhi kewajiban pemenuhan batu bara dalam negeri atau Domestic Market Obligation (DMO) untuk PLN. Besarannya sebanyak 76 persen -100 persen dan perusahaan dengan pemenuhan DMO ke PLN sudah mencapai 100 persen.
Sementara di Benua Etam, ada sekitar 25 perusahaan tambang yang diizinkan mengekspor batu bara, karena DMO mereka mencapai 76-100 persen.(eky)
