TENGGARONG – Satu SMP di Tenggarong, Kutai Kartanegara (Kukar) menghentikan sementara proses Pembelajaran Tatap Muka (PTM) karena ditemukan seorang siswa terkonfirmasi positif Covid-19. Sebanyak 31 siswa dan 5 guru yang melakukan kontak dengan siswa tersebut sudah menjalani tes Polymerase Chain Reaction (PCR).
Berdasarkan data yang dihimpun, siswa itu mengeluhkan sakit dan izin pulang, Jumat (4/2/2022) lalu. Selama beberapa hari dia mengalami demam dan setelah memeriksakan diri di puskesmas dinyatakan positif Covid-19 pada Senin (7/2/2022).
Karena ditemukan kasus positif di sekolah, dewan guru sekolah bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar mengadakan rapat. Hasilnya, diputuskan PTM diganti menjadi pembelajaran online atau daring selama tiga hari mulai Kamis (10/2/2022).
Sementara 31 siswa satu kelas dan 5 guru yang diketahui melakukan kontak dengan yang dinyatakan positif, langsung dilakukan pelacakan (tracing) oleh Satgas Covid-19 Kukar. Mereka menjalani tes usap PCR di salah satu puskesmas di Tenggarong. Namun hasil pemeriksaan belum keluar.
Saat dikonfirmasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Thauhid Afrilian Noor membenarkan, sudah menerima laporan dari sekolah yang bersangkutan. Dia menyarankan pembelajaran daring sembari melakukan tracing.
“Nanti kita lihat perkembangannya selama beberapa hari, kalau sudah membaik mungkin bisa kembali PTM lagi,” ungkap Thauhid pada mediakaltim.com, Kamis (10/2/2022). “Diinformasikan supaya online dulu, supaya jangan membuat resah orang tua siswa,” timpalnya lagi.
Ia meminta pihak sekolah bisa melakukan tindakan lanjutan. Di antaranya terus berkoordinasi dengan puskesmas terkait perkembangan di lapangan. Sembari membersihkan atau mensterilkan lokasi seluruh sekolah.
Ketika memang timbul klaster, Thauhid memastikan semua pihak akan berkoordinasi. Terutama Satgas Covid-19 Kukar. Untuk kemudian mengambil keputusan terkait hal itu, apakah masih bisa dilanjutkan PTM atau secara online.
Thauhid mengatakan, bukan ranah Disdikbud Kukar untuk memutuskan. Pihaknya hanya sebatas mengatur pembelajaran di sekolahnya masing-masing. “Makanya kepala sekolah harus berkoordinasi ke Dinas Kesehatan dan puskesmas setempat,” tutup Thauhid. (afi)
