PPU – Digitalisasi ternyata tidak selamanya memudahkan petani di Penajam Paser Utara (PPU). Seperti yang terjadi di Kecamatan Waru, yang justru menyulitkan mereka dalam mendapatkan pupuk.
Sekretaris Komisi II DPRD PPU, Sujiati, menjelaskan bahwa penyaluran pupuk bersubsidi belakangan ini tidak berjalan dengan baik. Berdasarkan keluhan yang diterimanya, keterbatasan membuat proses digital tidak dapat dijalankan dengan baik.
“Hari ini banyak kios penyaluran pupuk subsidi yang mengundurkan diri, dengan alasan terlalu ribet,” ujarnya pada Kamis (30/3/2023).
Program Kartu Tani merupakan inovasi yang diinisiasi oleh Kementerian Pertanian untuk mengefisienkan pendistribusian pupuk bersubsidi, dengan tujuan hanya petani kecil yang menjadi sasaran pemberian subsidi atau bantuan.
Proses digital itu sejatinya merupakan inovasi baru dan bermaksud baik. Namun, Sujiati menilai mekanisme penerapannya belum tepat. Salah satu alasannya adalah karena dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan para petani di daerah, terutama petani yang usianya sudah paruh baya dan kurang menguasai teknologi.
“Petani ini mendapat pupuk subsidi jagung, tapi namanya orang tua yang kadang salah pencet sampai tiga kali, kartunya terblokir. Ribet, harus diurus lagi kartunya ke bank,” terang Sujiati.
Menurutnya, pengurusan administrasi untuk membuka blokir kartu tani bukanlah perkara mudah bagi petani. Sehingga berdasarkan keluhan para petani, banyak yang menginginkan program kartu tani dihapus dan kembali menggunakan sistem pembelian pupuk subsidi secara manual.
Bukan hanya itu, ada jenis tanaman yang sama dengan varietas berbeda yang perlu diinput dengan cara yang berbeda pula. Alhasil, prosesnya bertambah rumit.
Sujiati berharap pemerintah lebih peka terhadap kondisi petani di setiap daerah. Menurutnya, proses seperti itu justru menghambat pertanian dan petani harus mendapat kemudahan dalam mendapatkan pupuk subsidi.
“Nah harapannya kembali manual sesuai dengan yang dibutuhkan petani. Faktanya juga, pengelola (kios) juga mengeluh, lantaran hasil penjualan sedikit karena keuntungannya sudah ditentukan oleh pemerintah. Tapi untuk melayani satu orang petani saja, bisa lebih dari setengah jam,” jelas dia.
Lebih lanjut, dampak yang ditimbulkan dari kesulitan para petani bisa menjadi efek berantai. Karena berimbas pula terhadap pengelola kios penyalur pupuk subsidi.
“Kios sebenarnya banyak, ada di setiap desa. Tapi ini banyak yang mengundurkan diri karena tidak sanggup. Harapannya dipermudah mekanisme penyalurannya, jangan terlalu ribet,” pungkasnya. (ADV/SBK)