JAKARTA – Komisi III DPR RI telah memilih lima pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk periode 2024-2029 dalam rapat pleno yang digelar di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (21/11/2024). Pada rapat tersebut, Setyo Budiyanto terpilih sebagai Ketua KPK dengan hasil voting terbanyak.
Setyo Budiyanto berhasil mengungguli dua pesaingnya, yakni Johanis Tanak yang meraih 2 suara dan Fitroh Rohcahyanto dengan 1 suara. Pemilihan dilakukan dalam rapat pleno yang dihadiri seluruh anggota Komisi III DPR dari delapan fraksi, memastikan proses berjalan sesuai aturan.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, menjelaskan bahwa mekanisme voting dipilih untuk menjaga asas keadilan dalam pengambilan keputusan.
“Bukan musyawarah mufakat, kita sepakat pemilihan Ketua KPK melalui mekanisme voting. Ini dilakukan untuk menghormati hak suara masing-masing anggota,” ujar Habiburokhman.
Habiburokhman menjelaskan bahwa setiap anggota Komisi III DPR RI diberikan kertas suara berisi nama capim KPK dan calon anggota Dewas KPK.
Setelahnya, masing-masing anggota diminta untuk memilih lima nama capim dan lima calon anggota Dewas KPK. “Proses proses pemilihan dewan dan cara kertas suara dicontreng atau diceklis oleh anggota Komisi III, kemudian dimasukkan dalam kotak suara yang sudah disediakan. Jika dalam kertas suara terdapat nama calon yang dipilih lebih dari lima orang maka kertas suara tidak sah,” kata Habiburokhman.
Sementara itu, khusus untuk pemilihan capim KPK para anggota juga diminta memilih satu nama yang hendak ditunjuk sebagai Ketua KPK periode 2024-2029.
“Dari lima nama untuk yang calon pimpinan langsung saja, yang berkenan sebagai ketua ini siapa ditulis saja di samping namanya ‘ketua’,” ujar Habiburokhman. Proses lantas diawali dengan pemungutan suara terhadap 10 capim KPK.
Berikut lima pimpinan KPK terpilih periode 2024-2029:
1. Setyo Budiyanto, 46 suara
2. Fitroh Rohcahyanto, 48 suara
3. Ibnu Basuki Widodo, 33 suara
4. Johanis Tanak, 48 suara
5. Agus Joko Pramono, 39 suara
Setelah penghitungan suara capim KPK selesai, Komisi III DPR RI langsung melaksanakan penghitungan suara calon anggota Dewas KPK. Hasil voting mencatat ada lima anggota Dewas dengan suara terbanyak, yakni Wisnu Baroto, Benny Jozua Mamoto, Gusrizal, Sumpeno, dan Chisca Mirawati.
Berikut lima anggota Dewas KPK periode 2024-2029 terpilih:
1. Wisnu Baroto, 43 suara
2. Benny Jozua Mamoto, 46 suara
3. Gusrizal, 40 suara
4. Sumpeno, 40 suara
5. Chisca Mirawati, 46 suara
PROFIL PIMPINAN KPK
Ketua KPK Setyo Budiyanto
Setyo Budiyanto adalah Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian RI sekaligus seorang perwira tinggi Polri dengan pengalaman panjang di bidang reserse. Pria kelahiran Surabaya, Jawa Timur, 29 Juni 1967, ini merupakan lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) angkatan 1989 dan alumni Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri 2017. Setyo mengawali kariernya sebagai Kanit Harda Sat Serse Poltabes Ujung Pandang dan menduduki berbagai posisi penting di Kepolisian, seperti:
- Kasat Serse Polres Jeneponto
- Kabag Serse Ekonomi Polda Lampung
- Kapolres Teluk Wandawa dan Kapolres Biak Numfor, Papua
- Wadirreskrim dan Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua
Pengalamannya juga meliputi penugasan sebagai Penyidik Eksekutif di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Koordinator Supervisi Kedeputian Penindakan KPK, sebelum akhirnya menjabat sebagai Direktur Penyidikan KPK. Pada 2021, Setyo diangkat menjadi Kapolda NTT, kemudian Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) pada 2022. Tahun 2024, ia dipercaya menjadi Irjen Kementerian Pertanian, tugas yang bertujuan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
Johanis Tanak: Jaksa yang Berani Menantang OTT
Johanis Tanak, Wakil Ketua KPK petahana, berlatar belakang sebagai jaksa. Kariernya di Kejaksaan mencatatkan berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi dan Direktur Tata Usaha Negara di Kejaksaan Agung RI. Saat mengikuti uji kepatutan dan kelayakan di DPR pada Selasa (19/11), Tanak menyatakan sikap tegasnya terhadap Operasi Tangkap Tangan (OTT).
Menurutnya, konsep OTT tidak relevan dengan terminologi hukum yang berlaku di Indonesia. “Seandainya saya menjadi Ketua KPK, saya akan menutup OTT karena itu tidak sesuai dengan pengertian dalam KUHAP,” ujar Tanak, yang mendapat tepuk tangan dari sejumlah anggota dewan.
Fitroh Rohcayanto: Mantan Direktur Penuntutan KPK
Fitroh Rohcayanto bukan nama asing di KPK. Mantan Direktur Penuntutan ini memutuskan kembali ke Kejaksaan Agung pada Februari 2023 setelah 11 tahun mengabdi di lembaga antirasuah.
Dalam uji kepatutan di DPR pada Senin (18/11), Fitroh mengungkapkan pandangannya tentang revisi UU KPK pada 2019. Ia menegaskan bahwa revisi tersebut tidak memiliki dampak signifikan terhadap proses penegakan hukum. “Secara norma, saya melihat tidak ada hal substansial yang memengaruhi terhambatnya penanganan perkara,” katanya.
Ibnu Basuki Widodo: Hakim Berpengalaman dengan Sorotan Publik
Ibnu Basuki Widodo, yang kini bertugas di Pengadilan Tinggi Manado, memiliki rekam jejak panjang di dunia peradilan. Sebelumnya, ia pernah bertugas di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Salah satu keputusannya yang kontroversial adalah memvonis bebas terdakwa kasus korupsi pengadaan alat laboratorium IPA MTs di Kementerian Agama pada 2010. Hal ini menjadi perhatian Komisi III DPR selama proses uji kepatutan. “Dalam beberapa perkara yang Anda tangani, termasuk memvonis bebas terdakwa korupsi, apa pertimbangannya?” tanya Rudianto Lallo, anggota Komisi III dari Partai NasDem.
Agus Joko Pramono: Akuntan Profesional dan Mantan Wakil Ketua BPK
Agus Joko Pramono dikenal luas sebagai mantan Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang telah mengabdi sejak 2013 hingga pensiun pada Agustus 2023. Saat ini, ia menjabat sebagai Komisaris PT Pertamina Hulu Energi dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia periode 2024-2029. Agus merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dengan gelar Magister Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada dan Doktor Ilmu Pemerintahan dari Universitas Padjadjaran. (berita satu/berbagai sumber)
Editor: Agus S
