SAMARINDA – Masalah keinginan Gubernur Kaltim Isran Noor tetap mempertahankan pegawai non ASN atau lebih dikenal honorer, ditanggapi beragam pendapat oleh masyarakat, baik negatif maupun positif. Di kalangan pegawai honorer tentu sebagai angin segar, jika tidak mereka akan menjadi pengangguran tahun depan.
Kepala Biro Administrasi Pimpinan (Adpim) Setda Prov Kaltim HM Syafranuddin yang juga Juru Bicara Gubernur ini menerangkan, keinginan Gubernur Isran mempertahankan non ASN di lingkungan Pemprov Kaltim sudah dipertimbangkan dengan matang.
“Gubernur tidak mau, pengangguran di Kaltim bertambah sementara akibat Covid-19 banyak ASN yang wafat terutama guru dan tenaga kesehatan. Di sisi lain, penerimaan calon ASN maupun PPPK masih terbatas,” ungkap Syafranuddin ketika menjawab pertanyaan Reporter RRI Marga Rahayu dalam dialog publik melalui RRI Samarinda, Sabtu 5 Maret 2022.
Sebagai Jubir Gubernur, pria yang akrab disapa Ivan ini mengungkapkan, jika semua pegawai non ASN dihapus sebagaimana diinginkan Kemenpan dan RB belum lama ini, yang dikhawatirkan berdampak terhadap layanan publik.
“Akibat moratorium penerimaan ASN beberapa tahun terakhir, sejumlah jabatan ASN yang kosong diisi dengan pegawai non ASN seperti di RSUD AWS Samarinda, UPTD Terminal, UPTD Panti Asuhan, PPL Pertanian, dan sejumlah jabatan lainnya. Jika jabatan ini dihentikan karena pegawai non ASN diberhentikan, bagaimana layanan kepada masyarakat,” jelasnya.
Pertimbangan gubernur, lanjut Ivan, setiap tahun ASN yang memasuki purna tugas dan meninggal terus bertambah. Berdasarkan data BKD Kaltim, lanjutnya, ASN yang sudah menuntaskan masa pengabdiannya sebagai abdi negara rata-rata mencapai 400 orang sehingga dalam 4 tahun terakhir sudah mecapai 1.800 orang.
“Bandingkan dengan quota penerimaan ASN sangat jauh sekitar 250 orang setiap tahun,” terangnya seraya menambahkan penerimaan ASN baru dilakukan dalam dua tahun terakhir.
Terkait apa saja yang dilakukan Gubernur Isran, mantan Camat Muara Ancalong Kutim ini, mengungkapkan tentu akan melakukan komunikasi dengan Kemenpan RB dan BKN dengan membawa data-data lengkap termasuk analisi beban kerja (ABK), analisi jabatan (Anjab) serta kondisi ASN Pemprov Kaltim. (hms/adv)
