TANJUNG REDEB – Pergantian jabatan pimpinan tinggi pratama atau setingkat kepala dinas yang sering dilakukan Bupati Berau, Sri Juniarsih menjadi sorotan Ketua DPRD Berau, Madri Pani.
Dia menilai, pada akhir tahun seharusnya rotasi kepala dinas tidak dilakukan. Sebab program yang seharusnya dapat terselesaikan, malah menjadi tertunda.
Madri menuturkan, belakangan ini Bupati terlalu sering mengganti kepala dinas. Sehingga program yang sudah disusun oleh kepala dinas sebelumnya, terpaksa harus dilanjutkan, tentu dengan skema yang berbeda.
Menurut Madri Pani, hal tersebut membuat kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) belum terlalu maksimal. “Kurang tepat jika ingin mengganti, kasih waktu 2 tahun, lihat program kerjanya, jika masih berjalan dan ada kemajuan, dilanjutkan. Jika stagnan, wajib diganti,” tegasnya, Kamis (8/12/2022).
Mantan Kepala Kampung Gurimbang itu menambahkan, jika rotasi dilakukan pada akhir tahun, dirinya mempertanyakan bagaimana pertanggungjawaban program kerja yang telah disusun sejak awal tahun.
“Saat akhir tahun, malah dirotasi. Hal ini kurang tepat dilakukan. Seperti Kepala Dinas Diskoperindag tengah menyusun program penanganan inflasi, namun sekarang sudah dirotasi,” tuturnya
“Menurut saya, Bupati tidak paham soal regulasi rotasi,” katanya.
Madri menegaskan, OPD masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan di akhir tahun, salah satunya SPJ. Lalu, program Diskoperindag yang sedang berjalan tersebut, harus ditindaklanjuti.
“Kalau ada OPD yang tidak bekerja maksimal itu wajar ada punisment dari pemerintah daerah, bukan malah diganti,” ujarnya.
Dikatakannya, jika kepala dinas bekerja secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan harapan pemerintah, seharusnya sudah ada evaluasi yang dilakukan.
“Dalam hal ini yang melakukan evaluasi adalah Sekda,” ujarnya.
Kendati demikian, politikus NasDem itu mengingatkan, kepala OPD harus diseleksi dengan baik dan benar. Tujuannya agar tidak ada istilah titipan yang akhirnya membuat pekerjaan mandek. Seharusnya, kepada OPD ditempatkan sesuai dengan keahliannya, agar bisa memajukan Bumi Batiwakkal.
“Kita tahu bersama, bahwa OPD itu merupakan perpanjangan tangan dari seorang kepala daerah. Hanya orang terdekat saja, yang dipilih menjadi kepala dinas, dampaknya kita lihat serapan OPD di Berau, selalu terjadi Silpa namun disisi lain ketika masyarakat butuh pembangunan selalu dibilang tidak punya dana,” katanya. (Dez)
