BONTANG – Kepala Dinas PUPRK Bontang, Tavip Nugroho, menjawab sorotan Komisi III DPRD terkait rendahnya serapan anggaran pada semester pertama Tahun 2021 ini. Menurut dia, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya.
Di antaranya, saat ini banyak kegiatan yang masih berada di Unit Layanan Pengadaan (ULP), dan masih tahap penyelesaian tender. Selain itu, recofusing anggaran yang juga menjadi penghambat. Sebab, ada penarikan pekerjaan yang seharusnya ditender, kini disesuaikan kembali dengan besaran anggaran.
Adapun dana dari Bantuan keuangan (Bankeu) provinsi, kata Tavip, pihaknya baru menerima Juni 2021 lalu. Sehingga lelang baru bisa dilakukan pada Juli. Di sisi lain, fenomena banting harga pada jalannya lelang juga menjadi permasalahan tersendiri. Sebab jika kualitas pekerjaan tidak sesuai, maka ujung-ujungnya protes terhadap DPUPRK. “Dinamika lelang saat ini cukup ramai, semuanya berebut. Posisi Covid-19 ini membuat semua berjuang luar biasa, sampai banting-bantingan harga,” bebernya, Senin (2/8/2021).
Di tengah kekhawatiran terhadap fenomena banting harga pada jalannya lelang, Tavip menyatakan hampir semua peserta lelang keberatan jika digugurkan dengan alasan kewajaran harga. Pihaknya akhirnya mengakali dengan mewajibkan setiap peserta lelang melengkapi surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi pekerjaan sesuai standar meski harga telah jauh ditawar. “Selanjutnya, kami juga berharap upaya untuk mempercepat semua proses lelang pada awal tahun (Januari) 2022 mendatang seperti yang diminta DPRD dapat terealisasi,” katanya. (bms)