TENGGARONG– Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, kini menjadi syarat mandatory beberapa kepengurusan administrasi. Seperti syarat untuk bisa berangkat ibadah haji dan umrah, mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM), STNK dan SKCK, hingga proses jual beli tanah.
Seperti yang tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum lama ini.
Namun, menurut Kabid SDM, Umum dan Komunikasi Publik Kantor BPJS Cabang Samarinda, Haris Fadilah, pada 1 Maret 2022 yang menjadi awal pelaksanaan aturan tersebut, baru ditetapkan menjadi syarat untuk jual beli tanah. Sementara untuk syarat administrasi ibadah haji dan umrah hingga mengurus SIM dan STNK ditangguhkan sementara.
“Sebagai persyaratan administrasi yang lain belum, karena masih digodok peraturannya, belum diaplikasikan,” ungkap Haris saat dikonfirmasi mediakaltim.com, Rabu (9/3/2022).
Hal ini, lantaran melibatkan lintas instansi yakni Kementerian Agama (Kemenag) hingga institusi Polri. Sehingga perlu beberapa hal yang disiapkan, sebelum sepenuhnya dimplementasikan secara luas ke masyarakat.
Haris menjelaskan, kewajiban kepesertaan BPJS Kesehatan lebih dititikberatkan kepada pembeli tanah bukan ke penjual. Sehingga masyarakat harus memahami, pembeli harus dipastikan memiliki kartu JKN dan aktif.
Haris menambahkan, begitu diketahui pembeli tanah belum menjadi peserta BPJS Kesehatan, proses jual beli masih bisa dilanjutkan. Namun ketika surat menyurat tanah akan diambil di Kantor ATR/BPN, harus menunjukkan bukti keikutsertaan dan aktif di BPJS Kesehatan.
“Saat pengambilan harus aktif kepesertaannya,” tegas Haris. (afi)
