BATAM – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, membuka Rapat Koordinasi Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD se-Kalimantan Timur Tahun 2023 yang diadakan di Hotel Aston Inn Gideon Batam pada Kamis (8/6/2023).
Dalam sambutannya, Sekda Sri Wahyuni menjelaskan bahwa tujuan dari rakor ini adalah untuk memberikan penguatan dan pengetahuan mengenai dinamika peraturan perundang-undangan terkait Pilkada tahun 2024. Rakor juga membahas proses pengusulan administrasi Kepala Daerah, Anggota DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
“Ada delapan daerah di Kaltim, termasuk provinsi, yang akan mengalami proses penggantian pemimpin,” ujarnya.
Dia menambahkan bahwa dinamika dan regulasi pemerintahan selalu berubah seiring dengan tuntutan sosial dan politik. Meskipun Kaltim memiliki dinamika politik yang tinggi, namun situasinya tetap kondusif dan terjaga.
“Inilah alasan mengapa Kaltim dipilih sebagai ibu kota negara republik kita, Ibu Kota Nusantara,” ungkapnya.
Rakor ini dilakukan melalui diskusi dan pertukaran pikiran untuk berbagi informasi serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi selama ini. “Saya berharap bahwa suksesi di Provinsi Kaltim berjalan dengan baik, tertib, lancar, dan tidak menimbulkan dinamika baru,” harapnya.
Sekda Sri juga menekankan pentingnya netralitas ASN, agar tidak memihak dan tidak terlibat dalam kepentingan yang dapat merusak integritas.
Acara dilanjutkan dengan paparan dari narasumber, yaitu Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Ditjen OTDA Kemendagri, Andi Bataralifu, yang menjelaskan tentang Pemendagri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pejabat Gubernur, Pejabat Bupati, dan Pejabat Walikota.
Narasumber lainnya, Analis Kebijakan Ahli Madya pada Subdit Wilayah III Dit. FKDH dan DPRD Ditjen OTDA, Yasoaro Zai, menjelaskan dinamika pemberhentian/pengangkatan Kepala Daerah serta penggantian antarwaktu anggota DPRD provinsi, kabupaten, dan kota.(adv/diskominfokaltim)
