SAMARINDA – Topik kedua yakni pendidikan menjadi bahasan berikutnya yang harus dijawab Barkati, Andi Harun, serta Zairn Zain. Mereka disodori pertanyaan terkait minimnya kesejahteraan guru honorer, sulitnya siswa belajar daring karena keterbatasan pulsa dan minimnya jangkauan jaringan internet di Samarinda, sampai soal zonasi penerimaan siswa didik baru yang kini memusingkan orang tua murid.
Soal masih adanya guru honorer yang digaji di bawah UMR, menurut Andi, solusinya cuma satu yakni mereka diangkat menjadi ASN. Sementara terkait masih ditemukannya gedung sekolah rusak, dengan fasilitas alakadarnya tak nyaman untuk menjadi tempat mendidik siswa, menurut dia berpulang pada political will pemerintah.
Aturan mengamanatkan agar 20% APBD dianggarkan untuk pendidikan. “Kalau kita taat aturan tidak akan ada sekolah reyot,” tegasnya. Hitungan Barkati, guru honorer di Samarinda jumlahnya mencapai 4.000 orang, dedikasi mereka bagi pendidikan sangat bisa diandalkan.
Mirisnya, pengorbanan mereka sering diabaikan banyak pihak. Untuk itu, agar kesejahteraan mereka meningkat, diperlukan penambahan gaji, insentif, dan tunjangan. “Kita akan perjuangkan agar mereka menjadi pegawai tetap,” ucap Barkati.
Hanya saja, jawaban tegas Barkati tak muncul saat disodori pertanyaan soal zonasi. Sesaat setelah I Made selesai mengajukan pertanyaan, Barkati sempat terdiam sebentar. Sampai akhirnya dia menjawab bahwa jika terpilih menjadi wali kota Samarinda, dia akan mencari langkah bagaimana agar zonasi tak memunculkan polemik diantara orang tua murid. “Mungkin ada sekolah yang kurang jadi perlu kita bangun sekolah baru,” jawabnya.
Zairin Zain dan Andi Harun sepakat untuk meninjau ulang aturan zonasi. Untuk Pulau Jawa, kebijakan ini mungkin tepat diterapkan. Tapi untuk Samarinda belum bisa sebab faktanya dalam satu kecamatan ada yang tak memiliki SMA negeri. “Saya setuju zonasi dihilangkan. Kita ingin semua masyarakat bisa nikmati sekolah unggulan,” kata Zairin.
Bagi Andi Harun, zonasi jelas memunculkan persoalan pemerataan pendidikan di Kota Tepian. Faktanya, Kecamatan Samarinda Ilir dan Samarinda Kota tak memiliki SMA negeri, sedangkan Samarinda seberang yang penduduknya padat hanya memiliki satu SMA negeri. “Kedepan distribusinya (SMA negeri) harus merata dan harus kita bicarakan dengan pemerintah pusat,” katanya. (red2)
