TANJUNG REDEB – Anggota Komisi III DPRD Berau Saga angkat bicara seputar sulitnya masyarakat pesisir yang mengurus perizinan resort di atas air. Menuurt Saga saat ini pemberian izin merupakan kewenangan kementerian.
Saga mengatakan, saat ini untuk menyampaikan izin persyaratan harus melalui online. Tidak dapat berhadapan langsung.
Disebutkannya, ada batasan waktu dalam melakukan pendaftaran. Sehingga, kata dia, dalam beberapa bulan data yang diajukan akan hilang. Jadi harus mengajukan kembali.
“Saat kita mengajukan ada beberapa kendala yang kita hadapi. Pertama terkait dengan jaringan di wilayah pesisir. Kita harus mengajukan melalui Online Single Submission (OSS),” ungkapnya, Selasa (25/10/2022).
Dengan kesulitan itu, Saga membeberkan sampai hari ini pemanfaatan ruang laut terkait dengan resort yang ada belum tuntas. Diakuinya, perizinan tersebut merupakan proses yang panjang dan sulit.
“Sementara aturan ini terbitnya kan tahun 2016 keatas. Nah ini suatu permasalahan. Kalau secara online kita tidak bisa mengemukakan apa yang menjadi masalah dalam mengurus perizinan ini,” terangnya.
Ditegaskan Saga, yang menjadi permasalahan adalah bangunan masyarakat Pulau Derawan berdiri sejak tahun 2000-an. Jauh sebelum aturan terkait kewenangan laut diterbitkan.
“kita juga tidak bisa menyampaikan alasan-alasan terkait bangunan yang kita ajukan sekarang. Tentu ada perhatian khusus dari pemerintah terkait bangunan sebelum terbitnya aturan,” pungkasnya. (Dez/Adv).
