BONTANG – Dalam upaya mempercepat pencapaian target kota, Wali Kota Bontang, Basri Rase, S.Ip, M.Si, melantik sepuluh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), Administrator, dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Acara pelantikan yang berlangsung di Pendopo Walikota Bontang, Kamis, 21 Maret 2024, disaksikan Wakil Walikota Hj. Najirah, SE, dan Sekretaris Daerah Kota Bontang, Ir. Hj. Aji Erlynawati, MT, serta dihadiri oleh para kepala perangkat daerah, Camat, dan Lurah se-Kota Bontang.
Pelantikan para pejabat tinggi ini didasarkan pada rekomendasi dari Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sesuai Surat Ketua KASN Nomor B-1089/JP.00.01/03/2024 tanggal 19 Maret 2024, mengenai hasil uji kompetensi PPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Bontang.
Dalam rotasi jabatan ini, terjadi beberapa perubahan signifikan. Ahmad Aznem kini menjabat sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian, sementara Rafidah mengambil alih posisi Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar).
Di sisi lain, Syahrudin mengisi jabatan Kepala Badan Pendapatan Daerah, menggantikan posisi yang sebelumnya dipegang oleh Rafidah.
Sementara itu, Mucholis Edy Prabowo telah dipercayakan sebagai Kepala Dinas PUPR, dengan posisinya digantikan oleh Usman sebagai Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
Toetok Pribadi kini menjabat sebagai Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat, sementara Bakhtiar Mabe mengambil alih jabatan sebagai Kepala Dinas Kesehatan.
Edy Foreswanto ditunjuk sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, menggantikan posisi sebelumnya sebagai Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, dan Pertanian.
Selain itu, posisi Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kini dipegang oleh Dedi Harianto. Terdapat pula perubahan dalam posisi tujuh lurah di Kota Bontang.
Dalam sambutannya, Wali Kota Basri Rase menyampaikan rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah SWT, sehingga para ASN dapat menjadi profesional yang berakhlak.
“Saya ingatkan pentingnya kepada ASN agar menjaga netralitas, tidak terlibat dalam politik praktis,” pesannya.
Ia juga mendorong terciptanya solidaritas dan kekompakan di antara para pejabat untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Selain itu, Basri juga mengingatkan Kepala Dinas PUPR untuk berkolaborasi dengan Kepala Dinas PMPTSP dalam menyediakan pelayanan perizinan yang mudah dan efektif.
Sementara untuk Kepala Dinas PPKB, Ia berpesan agar mempercepat penurunan angka stunting di Kota Bontang. (adv)
