SAMARINDA – Ribuan mahasiswa dari Aliansi Masyarakat Kaltim berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim, Selasa (6/9/2022). Aksi unjuk rasa ini dimulai sekitar pukul 14.00 WITA. Aksi ini sebagai bentuk penolakan atas kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah ditetapkan pemerintah pusat sejak tanggal 3 September 2022 lalu.
Karena massa yang begitu banyak, kerumunan mahasiswa terlihat seperti mengepung kantor Gubernur Kaltim Isran Noor. Tujuan aksi tersebut mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim agar mengambil sikap atas kenaikan harga BBM subsidi yang dianggap cukup meresahkan masyarakat.
Sedikitnya ada sekitar 1.500 mahasiswa yang turun dalam aksi tersebut.
Humas Aksi Aliansi Masyarakat Kaltim Membara, Sayid Ferhat, mengatakan bahwa pihaknya memberikan 4 tuntutan. Tuntutan tersebut adalah mendorong payung hukum yang jelas terhadap penggunaan BBM bersubsidi, mengevaluasi peran BPH Migas yang bertugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi, berantas mafia migas dan tambang, dan terakhir menjaga stabilitas harga bahan pokok di Kaltim.
“Tapi isu besarnya adalah masyarakat Kaltim menolak kenaikkan BBM, kita mengevaluasi BPH Migas karena sejauh ini memiliki kinerja yang kami anggap sangat tidak memuaskan dan masuk kategori buruk,” ucapnya.
Menurutnya di Kaltim sendiri kondisi BBM bersubsidi jenis solar masih langka. Sebab itu, Ferhat menduga ada dalang di balik fenomena kelangkaan solar ini. Ferhat juga beranggapan bahwa di tengah naiknya harga BBM dan pencabutan subsidi tak bisa dipungkiri akan disusul dengan angka inflasi yang meningkat seiring dengan naiknya harga bahan pokok dan pangan.
“Makanya kami juga minta Pemprov Kaltim untuk menjamin dan menjaga kestabilan harga bahan pokok dan pangan. Kami juga meminta payung hukum yang jelas perihal BBM subsidi, karena kita tak bisa pungkiri di setiap SPBU, khsusunya mobil-mobil mewah juga antre BBM bersubsidi. Bahkan petugas dan oknum penimbun bekerja sama,” ungkapnya.
Ferhat kembali menegaskan, bahwa aksi-aksi selanjutnya akan terus digelar, selama belum ada kebijakan yang dirasa terang dan merakyat dari Pemprov Kaltim.
“Aksi ini akan kami lakukan berjilid-jilid, sampai kita menang, dan bukan hanya kali ini. Kami akan turun di tempat-tempat selanjutnya, bahkan kami ada wacana untuk memboikot SPBU di Samarinda,” kata Ferhat.
Dalam aksi ini, para mahasiswa ingin mengetahui sikap Pemprov Kaltim. Ferhat menyatakan bahwa massa tidak akan memasuki area Kantor Gubernur Kaltim.
“Kami meminta gubernur yang menemui kami,” ucapnya.
WAGUB JANJI LAPORKAN KE PUSAT
Setelah selama kurang lebih 3 jam aksi berlangsung dan sempat bersitegang, akhirnya Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi datang untuk menemui massa. Hadi mengaku bahwa pihaknya akan segera melaporkan terkait perihal kenaikan harga BBM itu kepada Pemerintah Pusat guna dievaluasi kembali.
“Tidak ada sedikitpun dalam hati saya untuk menyengsarakan masyarakat Kaltim. Terkait dengan kenaikan harga BBM yang dirasakan oleh masyarakat kami akan melaporkan ke Pemerintah pusat untuk dilakukan evaluasi,” ucapnya dihadapan mahasiswa.
“Saya mohon maaf jika mengecewakan, akan tetapi saya tetap hadir. Karna hati dan pikiran saya untuk masyarakat Kaltim tidak ada keinginan saya untuk menyengsarakan masyarakat Kaltim,” ujarnya.
Hadi juga menjelaskan, jika seandainya penjelasan yang diberikan tidak seperti yang diharapkan, maka pihaknya akan memberikan tempat bagi mahasiswa agar dapat berbicara lebih lanjut dan detail.
“Jika pernyataan ini tidak konkret bagi mahasiswa maka nanti akan saya sediakan tempat untuk berbicara lebih lanjut. Akan kita tentukan waktunya,” ujarnya.
Hingga pukul 19.00 WITA ribuan mahasiswa masih berkumpul di depan Kantor Gubernur Kaltim sembari menyuarakan orasinya. (vic)