TANJUNG REDEB – Dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat, Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mendapati keluhan mengenai jalan pemukiman Kampung Bohe Silian, Kecamatan Pulau Maratua.
Kepala Kampung Bohe Silian, Jokson dalam Reses II Saga, Selasa (4/7/2023) mengatakan, jalan pemukiman tersebut sudah diusulkannya sejak 6 tahun silam.
“Tetapi sampai saat ini belum juga terealisasi, saya harap bisa diperjuangkan agar jalanan pemukiman kami lebih baik,” tuturnya.
Selain itu, Jokson juga membeberkan bahwa jaringan telekomunikasi atau internet di Kampung Bohe Silian juga harus diperhatikan.
“Karena mengenai jaringan ini sangat penting dan dibutuhkan, apalagi juga saat wisatawan datang, mereka juga mengeluhkan soal jaringan internet,” bebernya.
Dia juga meminta Saga untuk memperjuangkan hak guru honorer PAUD dan TK. Sebab, dinilainya hal tersebut sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan.
“Gaji mereka itu hanya Rp 500 ribu per bulannya. Saya rasa dengan gaji sebesar itu, tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan. Maka dari itu, saya harap bisa dinaikkan statusnya menjadi PTT,” imbuhnya.
Jokson juga mengharapkan bantuan untuk nelayan di Kampung Bohe Silian. Tujuannya, agar seluruh keperluan tangkap ikan terpenuhi, sehingga meningkatkan hasil tangkap nelayan.
“Apalagi mayoritas masyarakat di Kampung Bohe Silian merupakan nelayan, saya harap ada bantuan yang diturunkan,” katanya.
Sementara, Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga menjelaskan bahwa mengenai usulan peningkatan jalan pemukiman Kampung Bohe Silian, masyarakat harus membuat suatu surat pernyataan.
“Jalan pemukimannya kurang lebih sepanjang 2 kilometer, mengenai surat pernyataan itu berisi masyarakat setempat bersedia menerima dampak pelebaran jalan yang nanti dilakukan,” terangnya.
Mengenai jaringan telekomunikasi atau internet, Saga mengaku akan mengkoordinasikan hal tersebut ke Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
“Kebetulan Diskominfo merupakan mitra kerja Komisi III, maka dari itu akan kami usahakan, mengingat hal tersebut juga program pemerintah, yakni 1.000 titik WiFi gratis,” ujarnya.
Mengenai usulan kenaikan status guru Paud dan TK, Saga menyebut belum dapat dijanjikan. Sebab, kata dia, mengenai hal itu harus ada komukasi dengan Dinas Pendidikan.
“Apakah nanti ada program pemerintah pusat untuk pengangkatan PTT oleh kepala daerah atau Gubernur, nanti kita cari tahu terlebih dahulu,” ucapnya.
“Tetapi yang kita ketahui saat ini, ada program pemerintah pusat PTT disetarakan dengan ASN, yakni melalui status PPPK, mungkin itu yang bisa dilakukan,” sambungnya.
Lebih lanjut, berkaitan dengan bantuan alat tangkap nelayan, Saga menjelaskan bahwa hal tersebut harus melalui proposal lengkap dari kelompok nelayan.
“Karena harus mengikuti regulasi saat ini. Nantinya proposal tersebut akan diberikan ke Bupati untuk disetujui,” jelasnya.
Kendati demikian, Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini berharap dari seluruh usulan masyarakat Kampung Bohe Silian itu, dua di antaranya akan diperjuangkan dirinya agar terealisasi.
“Semoga dua di antaranya bisa terealisasi demi membantu masyarakat Kampung Bohe Silian,” tandasnya. (dez)
