SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) baru-baru ini mengumumkan rencana kenaikan gaji bagi perangkat desa di wilayahnya. Kenaikan insentif ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa perangkat desa dapat bekerja dengan lebih efektif dalam melayani masyarakat.
Menanggapi pengumuman tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutim Novel Tity Paembonan, menyambut baik langkah ini. Menurutnya, keberlangsungan pemerintahan di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa sangat dipengaruhi oleh kinerja perangkat desa yang memiliki tanggung jawab besar dalam pekerjaannya.
“Keberlangsungan pemerintahan ini pastinya sangat dipengaruhi oleh perangkat pemerintah, dan saya kira kita harus memahami beban pekerjaan mereka,” ungkap Novel saat ditemui oleh awak media di Kantor DPRD Kutim, Senin (5/08/2024).
Politikus Partai Gerindra itu menegaskan bahwa perhitungan kenaikan gaji pegawai desa didasarkan pada regulasi dan aturan yang berlaku. Menurutnya, kenaikan insentif ini merupakan langkah positif yang perlu disesuaikan dengan beban kerja yang diemban oleh perangkat desa.
“Jika dihitung berdasarkan regulasi dan aturan yang ada, kenaikan gaji hingga Rp 4,2 juta itu sesuai dengan beban kerja yang mereka jalani. Saya kira ini langkah yang tepat,” jelasnya.
Novel berharap bahwa kenaikan insentif ini dapat memotivasi perangkat desa untuk bekerja lebih baik. Ia menekankan pentingnya tanggung jawab dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan di tingkat desa.
“Yang penting adalah pekerjaan mereka terlaksana dengan baik. Jangan sampai ada kepala desa atau pegawai desa yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik, karena hal ini bisa menjadi masalah di kemudian hari,” tandasnya.
Kenaikan gaji perangkat desa ini tidak hanya diharapkan dapat meningkatkan kinerja, tetapi juga kesejahteraan mereka. Sebagai garda terdepan dalam melayani masyarakat, perangkat desa memegang peran penting dalam berbagai aspek kehidupan di desa, mulai dari administrasi pemerintahan hingga pelayanan publik. (Rkt2/Adv)
