PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Drs. Makmur Marbun melakukan audiensi bersama Direktur Kepelabuhan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tri Aris Wibowo Jumat sore (3/11/2023). Berkaitan dengan rencana pengoptimalan fungsi beberapa pelabuhan yang ada di Benuo Taka.
Adapun sarana dan prasarana kepelabuhanan di PPU hingga kini belum memadai untuk meningkatkan produktivitas para nelayan. Hal itulah yang membuat Marbun terus mencari cara agar kebutuhan nelayan di Kabupaten PPU terpenuhi.
“Besar harapan Kami selaku masyarakat kabupaten Penajam paser utara dengan adanya pembangunan tempat pendaratan ikan lebih dari satu di PPU baik itu bantuan dari provinsi maupun dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Makmur juga mengungkapkan masih banyak nelayan di PPU menjual hasil tangkapnya di Kota Balikpapan. Karena tidak adanya TPI di PPU,maka perlu adanya pembangunan TPI di PPU.
“Kami mengajukan 4 pembangunan TPI ke pemerintah pusat, kami berharap minimal 2 pembangunan TPI segera di bangun di PPU demi peran strategis pembangunan perikanan Kabupaten PPU dalam pembangunan IKN,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, tinjauan langsung ke beberapa titik pelabuhan turut dilakukan. Juga mengunjungi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) di Kelurahan Sesumpu dan Kelurahan Tanjung Tengah kecamatan Kecamatan Penajam, CV. Alas Logpond Kelurahan Waru, Desa Sesulu serta Tempat Pendaratan Ikan (TPI) Desa Api-Api Kecamatan Waru.
Direktur Kepelabuhanan Perikanan KKP, Tri Aris Wibowo mengungkapkan PPU memang membutuhkan adanya pembangunan TPI. Namun lokasi pembangunannya masih perlu ditindaklanjuti lagi.
“Mengenai lokasi tempat yang akan dibangun TPI kami belum bisa memastikan. Terkait pembangunan Kami juga belum bisa memastikan kapan itu akan mulai dibangun karena harus melalui proses serta apakah tempat pembangunannya memenuhi syarat, namun kami memastikan pembangunan kampung modern ditahun 2024,” katanya.
Selain itu, persoalan kebutuhan dana juga masih menjadi persoalan. Meski begitu, wilayah PPU yang juga menjadi daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN), memungkingkan adanya pembangunan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Namun ada dana APBN yang melalui kebijakan dua menteri, yang disebut dengan kampung modern/kampung nelayan maju mungkin melalui dana itu yang kami gunakan untuk membangun TPI di PPU,” pungkas Tri. (ADV/SBK)
