TENGGARONG – Sejumlah catatan penting diberikan oleh Komisi IV DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar. Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), evaluasi kegiatan di APBD Kukar 2023 murni dan APBD Perubahan Kukar 2023.
Berdasarkan paparan data yang disampaikan Disdikbud Kukar melalui Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), memasuki bulan September 2023, realisasi pencapaian baru memasuki angka 85 persen. Realisasi ini dianggap minim, dengan alasan belum maksimalnya penagihan dari pihak ketiga.
“Karena dari perusahaan (pihak ketiga) belum melakukan penagihan, kalau ditagihkan itu tercapai 85 persen,” ujar Ketua Komisi IV DPRD Kukar, Baharuddin, Senin (18/9/2023).
Baharuddin menyebut, seharusnya Disdikbud Kukar bisa mencapai realisasi anggaran sebesar 95 persen. Karena pengerjaan APBD Perubahan Kukar 2023 yang dimulai pada Oktober ini.
Tugas berat pun dianggap Baharuddin, menanti Disdikbud Kukar. Mengingat adanya peningkatan anggaran hingga Rp 500 miliar di APBD Perubahan Kukar 2023 ini. Dari Rp 1,5 triliun menjadi Rp 2 triliun.
Komisi IV DPRD Kukar pun mencatat ada beberapa kendala yang disampaikan oleh Disdikbud Kukar. Di antaranya, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni, terutama di posisi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Maka dari itu, mendorong Disdikbud Kukar untuk melakukan penganggaran peningkatan SDM. Agar kekurangan SDM yang menjadi keluhan Disdikbud Kukar, bisa teratasi.
“Supaya ke depan tidak ada alasan kekurang SDM lagi, sehingga keterlambatan kegiatan tidak ada lagi. Tentu dengan peningkatan di perubahan ini betul-betul memaksimalkan program kegiatan di Disdikbud,” tutupnya. (adv)
Penulis : Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha Ratnasari
