PPU – Wakil Ketua I DPRD Penajam Paser Utara (PPU), Raup Muin memberikan apresiasi terhadap pemerintah pusat atas masifnya pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini. Sejalan dengan itu, pemerataan pembangunan di Kaltim, khususnya d Benuo Taka diyakini juga akan terlihat tidak lama lagi.
Untuk diketahui, Presiden Jokowi melaksanakan kunjungan kerja ke wilayah Sepaku pada 1-3 November lalu. Jokowi meresmikan 10 proyek infrastruktur penunjang IKN.
Di antaranya, Bandara VVIP, rumah sakit, mall, pembangunan kantor pemerintahan, pembangunan kantor Bank Indonesia (BI), pembangunan kantor BPJS, sekolah negeri serta sekolah internasional.
“Tentu kami terus mendukung upaya-upaya yang dilakukan pemerintah pusat. Dan itu juga bukti keseriusan pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kaltim,” ujar Raup Muin, Sabtu (4/11/2023).
Pihaknya, dipastikan akan terus mendukung percepatan pembangunan IKN. Adapun menurutnya, kunjungan Presiden Jokowi lalu menjadi bentuk keseriusan pemerintah melakukan percepatan pembangunan.
Raup menilai keberadaan IKN akan membawa perubahan seluruh sektor di Kaltim. Selain pemerataan pembangunan, keberadaan IKN di Kaltim juga akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi di luar Pulau Jawa.
“Setiap perubahan pasti ada plus dan minusnya, ini tugas pemerintah untuk meminimalisir dampak negatifnya,” ujar Raup.
Sebab, selama ini Pulau Jawa menjadi prioritas pembangunan infrastruktur dan ekonomi atau dikenal Jawasentris. Dengan percepatan pembangunan di wilayah IKN, maka akan tercipta pemerataan.
“Yang jelas pembambangunan IKN ini lebih banyak positifnya, seperti terbukanya lapangan kerja, peluang usaha dan lainnya. Jadi ekonomi itu akan lebih merata,” sambungnya.
Di satu sisi pihaknya juga mendorong pemerintah daerah melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan yang selaras dengan IKN. Agar nantinya, tidak terjadi ketimpangan dari sisi infrastruktur dengan wilayah IKN.
Selain perencanaan pembangunan konektivitas dengan IKN, Pemkab PPU juga harus menyiapkan sumber daya manusia (SDM) masyarakat lokal agar mampu bersaing di IKN nantinya. “Ya tentu kita juga dorong pemerintah agar bagaimana nanti masyarakat kita ini tidak tersisih oleh persaingan di IKN,” pungkasnya. (ADV/SBK)
