TENGGARONG – Infrastruktur pertanian, terus dikebut Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Yakni dengan melakukan kolaborasi lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Seperti Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar, Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar hingga Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kukar.
Salah satunya dengan membangun 120 unit embung berbagai skala ukuran, dikebut pengerjaannya oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar). Di mana ini menjadi tugas Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kukar dan Dinas Perkebunan (Disbun) Kukar.
Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kukar 2021-2026, Kabid Sarana dan Prasarana (Sapras) Distanak Kukar, Muhammad Rifani, menyebut akan dikerjakan sebanyak 100 unit di Distanak Kukar. Sedangkan 20 unit embung sisanya, akan dikerjakan oleh Disbun Kukar.
Secara spesifik, Rifani menyebut sejumlah target yang dikerjakan. Pada 2022 lalu, dikerjakan sebanyak 14 unit embung. Di tahun 2023 ini, akan mengerjakan 26 unit embung dari target yang ditetapkan sebanyak 23 unit.
Lebih lanjut, pada 2024 sebanyak 29 unit embung. Secara berurutan pada tahun 2025-2026, sebanyak 21 unit dan 19 unit embung di beberapa kecamatan yang masuk dalam kawasan pengembangan pertanian di Kukar.
“Anggaran bervariasi, kalau embung itu rp 500 juta ke atas per-unitnya,” ungkap Rifani.
Begitupun dengan infrastruktur lainnya, berupa Jalan Usaha Tani (JUT). Yakni menargetkan jalan sepanjang 100 kilometer (km) hingga RPJMD Kukar berakhir pada 2026 nanti. Meski ia optimis dalam dua tahun terakhir ini. Karena pada tahun 2022 lalu dari target sepanjang 24 km, berhasil membangun 34 km JUT sudah terbangun. Ditambah dengan tahun 2023 ini Distanak Kukar kembali menargetkan jalan sepanjang 33 km, tetapi bakal mengebut hingga 66,5 km.
“100 km itu target dalam program dedikasi, tapi kami tetap lanjut karena masih banyak yang harus kita tingkatkan,” ungkapnya lagi.
Besaran anggaran yang disiapkan tiap tahunnya pun beragam. Untuk tahun 2022, Distanak Kukar menggelontorkan anggaran hingga Rp 10 miliar. Kembali meningkat pada tahun 2023 sebesar Rp 34 miliar.
“Lima kawasan (pengembangan pertanian) ditambah kawasan diluar itu, tapi yang diutamakan di lima kawasan itu,” tutupnya. (adv/afi)
