PASER – Dinas Pekerjaan Umum dan tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Paser jadi 1 dari 10 Organisasi perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser yang menyumbang Sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) Kabupaten Paser 2022.
Total Silpa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser tahun anggaran 2022 mencapai Rp 966 miliar. Dari total Silpa itu, DPUTR Kabupaten Paser menyisakan Rp 396 miliar dari yang teranggarkan sebanyak Rp 562 miliar.
Serapan anggarannya dengan persentase hanya mencapai 70,46 persen. Hal ini mengemuka dalam rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022 bersama OPD di DPRD Kabupaten Paser, Rabu (5/7/2023) lalu.
Kepala Bagian (Kabag) Administrasi dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Paser, Soraya menyebut, serapan anggaran DPUTR Kabupaten Paser mendapatkan rapor merah. Dalam artian realisasi sampai akhir 2022 di bawah angka 80 persen.
“Mereka (DPUTR) ada alasan yang mendasari kenapa tidak bisa direalisasikan secara keuangan dan fisik,” sebut Soraya.
Rendahnya serapan anggaran salah satunya terkait dana transfer yang sebagian besar kegiatannya di DPUTR dan tak terlaksana. Ini alasan secara umum. Namun untuk alasan teknis kegiatan mana yang menyebabkan serapan rendah, Soraya menyebut seperti pembangunan infrastruktur.
“Secara teknis itu ada pembangunan infrastruktur. Alasan teknisnya, saya tidak bisa menjelaskan secara teknisnya apa. Mungkin Dinas PUTR bisa menjelaskan kenapa tidak bisa dilakukan pembangunan,” tutur dia.
Sisa anggaran belanja daerah di DPUTR yang tidak terserap mencapai Rp 166 miliar. Namun saat dikonfirmasi usai rapat, Sekretaris DPUTR Kabupaten Paser, Usma tak ingin memberikan tanggapan lebih jauh. “Ke pak kadis aja,” pintanya.
Disinggung mengenai DPUTR dapat rapor merah, dia menyebut apa yang disampaikan dalam rapat di ruang Bappekat DPRD Paser tak tepat. “Itu enggak merah, karena (capaian realisasi) 70,46 persen. Merah itu di bawah 60 persen, (penyampaiannya) salah itu,” tandas Usma.
Berdasarkan data yang ditampilkan dalam rapat, sisa dana yang tidak terserap paling besar yakni kegiatan rekonstruksi jalan. Diketahui dari anggaran Rp 317,069 miliar yang realisasi hanya Rp 172,069 miliar. (bs)
