SAMARINDA – Sosialisasi kesiapan pemilu serentak tahun 2024 yang rencananya dilaksanakan pada 21 Maret 2022 di Hotel Gran Senyiur Balikpapan dibatalkan karena dalam waktu yang bersamaan terdapat kegiatan rapat di Jakarta. Padahal kabarnya kegiatan tersebut untuk menjawab isu penundaan Pemilu 2024.
Sebagai informasi, sebelumnya beredar surat berkop Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) tanggal 16 Maret 2022. Isinya berupa undangan rapat koordinasi membahas isu penundaan Pemilu 2024 dan calon penjabat (pj) kepala daerah.
Berdasarkan undangan yang beredar, surat ini ditujukan untuk ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Balikpapan, ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Balikpapan, dan Kabag Kebangspol Balikapapan. Dalam surat itu, mereka diminta menjadi narasumber.
Sementara surat undangan yang diteken oleh Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Djaka Budhi Utama pada 20 Maret 2022, perihal pembatalan sosialisasi kesiapan Pemilu serentak 2024 beredar hari ini.
Padahal menurut Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD rapat tersebut digelar untuk menjawab isu penundaan pemilu yang saat ini menjadi polemik. Selain itu, untuk memastikan isu tersebut tak mempengaruhi tahapan Pemilu dan Pilkada 2024.
“Jadi itu agenda untuk menjawab bahwa isu penundaan pemilu itu takkan mempengaruhi tahap-tahap kerja pemerintah untuk menyiapkan Pemilu dan Pilkada pada tahun 2024,” mengutip dari akun instagramnya @mohmahfudmd, Jumat (18/3/2023).
Lebih lanjut ia mengungkapkan pemerintah akan bekerja dengan tetap berpedoman pada agenda konstitusional yang menyatakan Pemilu dan Pilkada Serentak digelar 2024. Mahfud mengatakan bahwa isu penundaan Pemilu 2024 di luar tugas pemerintah.
“Isu yang berkembang itu adalah isu politik di luar agenda tugas Pemerintah,” pungkasnya. (eky)
