SAMARINDA – Tahapan pemilihan kepala daerah (pilkada) tahun 2024 sudah berlangsung. Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik berharap seluruh tahapan pelaksanaan suksesi level provinsi dan kabupaten/kota di Benua Etam berlangsung sukses, aman, dan lancar.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri itu memuji pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) Februari lalu yang dinilainya berlangsung sangat tenang dan lancar.
“Kita sangat bersyukur karena di Kaltim, dinamika saat pileg dan pilpres Februari lalu sangat bagus dan tenang,” puji Akmal saat memberi arahan dan membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD se-Kalimantan Timur secara virtual dari Rumah Jabatan Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Rabu (12/6/2024).
Sukses ini, menurut Akmal, tidak terlepas dari kontribusi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kaltim dibantu pemerintah daerah, TNI, dan Polri dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat.
Posisi pemerintah daerah, dijelaskan Akmal, adalah memberikan dukungan, baik dalam bentuk data, anggaran, pergerakan logistik, peningkatan partisipasi, keamanan, dan ketertiban.
Akmal melanjutkan, agenda besar suksesi kepala daerah serentak ini memerlukan sinergi semua pihak. Ia pun memuji KPU dan Bawaslu yang dinilainya bekerja di trek yang benar.
“Saya berharap, sukses pilpres dan pileg kemarin akan menular ke sukses pelaksanaan pilkada, November mendatang,” harap Akmal.
Di sisi lain, mantan Pj Gubernur Sulawesi Barat ini juga mengingatkan seluruh peserta pilkada, termasuk partai politik dan para calon kontestan pilkada menaati seluruh regulasi dan mau mendeklarasikan taat prosedur, serta mekanisme pemilihan.
“Yang lebih penting lagi para kontestan pilkada harus siap menang dan siap tidak menang. Hal-hal semacam ini harus kita antisipasi,” tegas Akmal.
Sementara terkait fasilitasi administrasi kepala daerah dan DPRD, Akmal menjelaskan semua telah diatur dalam undang-undang dan berbagai regulasi pendukung lainnya.
Melalui rapat koordinasi ini, Akmal meminta para narasumber dapat memaparkan secara lengkap pemenuhan syarat administrasi bagi seorang calon kepala daerah.
Selain itu, juga diuraikan rinci, bagaimana mengatur pergantian anggota DPRD, pembentukan alat-alat kelengkapan dewan (AKD), mulai dari Komisi, Bapemperda, Badan Musyawarah, dan Badan Kehormatan harus dipersiapkan.
“Semua memerlukan fasilitasi administrasi yang baik, cermat, dan teliti, sebab tidak semua kontestan adalah incumben. Selalu ada kontestan baru. Nah, berbagai regulasi ini harus dijelaskan secara lengkap,” pinta Akmal.
“Sampaikan secara detail berbagai perubahan regulasi dan lebih penting, berikan solusi yang tepat terkait persoalan regulasi,” imbuhnya.
Pertanyaan apakah pejabat incumben harus mundur atau tidak mundur, persoalan Plt dan sudah menjabat 2,5 tahun, dan lain-lain pun harus dijelaskan secara lengkap.
Pj Gubernur Akmal Malik juga berpesan agar seluruh aparatur sipil negara (ASN) bersikap netral dan tidak secara terbuka menyatakan dukungan kepada salah satu kontestan.
“Kepada seluruh ASN, saya ingatkan tolong hati-hati menggunakan jari-jari di media sosial. Karena biasanya masalah itu datang dari jari-jari,” tutup Akmal.
Acara dihadiri Ketua KPU Kaltim Fahmi Idris dan para narasumber dari Kementerian Dalam Negeri. Bertindak sebagai ketua penyelenggara rapat koordinasi, Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Siti Sugiyanti. (adv/adpim/diskominfokaltim)
