SAMARINDA – Komisi V DPR RI menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Menteri Perhubungan, Selasa (7/6/2022). Dalam raker tersebut anggota Komisi V Irwan, mengusulkan sejumlah program untuk Kaltim pada tahun 2023.
Irwan yang merupakan Legislator Senayan dapil Kaltim, menyampaikan untuk Ditjen Perhubungan Udara agar dapat melakukan pengembangan landscape Bandara APT Pranoto Samarinda. Ia juga meminta agar Bandara Uyang Lahai di Kutai Timur dapat dikembangkan.
“Tidak jadi perpanjangan runway di Bandara APT Pranoto, padahal ini masuk bandara prioritas untuk IKN agar bisa dilaksanakan pembangunan landscape. Agar bandara kita ini semakin cantik dan siap, apalagi ini sudah semakin ramai,” jelasnya.
“Ada bandara perintis di Kutim, kami meminta agar ada pengembangan bandaranya. Ini bukan bikin bandara baru, ditingkatkan runway-nya,” sambungnya.
Ketua DPD Demokrat Kaltim ini, mengusulkan pengembangan fasilitas pelabuhan di Kutim dan Berau. Tak luput ia juga meminta pembangunan navigasi rambu suar di Muara Manggar, Balikpapan.
“Muara manggar pusat perikanan terbesar di Kaltim, yang men-support Kaltim. Belasan tahun ini ada pendangkalan yang cukup membuat nelayan menderita dan bahkan meninggal. Saya sudah meninjau dengan KSOP, kita sepakat bahwa harus ada pembangunan rambu suar,” tegasnya.
Lebih lanjut Irwan mengusulkan, Kementerian Perhubungan dalam hal ini Ditjen Perhubungan Darat, untuk membangun jembatan timbang di beberapa ruas jalan nasional, serta peningkatan fasilitas keselamatan jalan. Irwan menambahkan agar di tahun 2023 mendatang ada pengembangan dermaga di Sungai Kunjang Samarinda, serta halte sungai di beberapa titik.
Semua usulan ini tegas Irwan, benar-benar dibutuhkan untuk masyarakat Kaltim, Sehingga ia meminta ada tindak lanjut dari Kementerian Perhubungan agar seluruh daerah di Bumi Etam tak terlupakan dengan rencana pembangunan Nusantara di Kaltim.
“Pak Menteri ini yang disampaikan tidak ada yang multi years, ini tidak butuh biaya ratusan miliar. Jangan sampai persepsi dengan ada IKN, 10 kabupaten/kota terlupakan. Saya pikir semua kementerian ada fokus untuk IKN. IKN ini bagi kami sebuah tujuan, tapi didepan mata kami ada kesenjangan di 10 kabupaten/kota. Saya pikir dengan kontribusi kaltim harusnya menjadi perhatian,” pungkasnya. (eky)
