JAKARTA – Reshuffle Kabinet Indonesia Maju (KIM) di ujung masa pemerintahan Presiden RI, Joko Widodo yang sisa dua bulan lagi, menimbulkan berbagai reaksi publik. Salah satunya Koalisi Publish What You Pay (PWYP) yang merekomendasikan 8 poin yang harus segera diselesaikan Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia.
Untuk diketahui, Koalisi PWYP merupakan gabungan dari 29 organisasi masyarakat sipil di tingkat nasional dan daerah untuk transparansi dan akuntabilitas tata kelola sumber daya ekstraktif minyak dan gas bumi (migas), pertambangan mineral dan batubara (minerba) dan energi sumber daya alam.
Melalui Koordinator Nasional PWYP, Aryanto Nugroho menyebutkan bahwa pergantian kabinet kali ini sangat syarat dengan nuansa politik. Menurutnya, posisi Bahlil sangat strategis di tengah kondisi Indonesia yang sedang dalam masa transisi energi.
“Menteri Bahlil harus bisa menjawab pesimisme publik dengan visi, kerja dan integritasnya di sisa masa pemerintahan ini. Apalagi pergantian kursi Menteri ESDM ini diduga lebih karena konsekuensi terhadap situasi politik saat ini, bukan didasarkan pada upaya untuk perbaikan tata kelola energi dan SDA,” paparnya.
PWYP Indonesia mendesak Menteri Bahlil agar fokus dan optimal pada kerja-kerja yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kita ketahui bersama, bahwa Menteri Bahlil ini menjadi salah satu kandidat kuat salah satu ketua umum Partai Politik. Setelah dilantik, kami mendesak agar Menteri Bahlil fokus pada perbaikan tata kelola sektor energi sumber daya alam” ujarnya.
PWYP mencatat setidaknya terdapat 8 tugas yang harus segera diselesaikan Bahlil dalam dua bulan terakhir. Di antaranya meletakkan pondasi dalam percepatan transisi berkeadilan, memastikan tidak ada solusi palsu untuk transisi energi di Indonesia.
“Misalnya memunculkan istilah “energi baru”, untuk memberi ruang bagi penggunaan nuklir, teknologi CCS/CCUS pada industri migas, maupun gasifikasi batubara,” ungkapnya.
Selain itu, Bahlil juga harus mampu membuka sekat hambatan regulasi dan kebijakan pengembangan energi terbarukan baik di pemerintahan pusat juga daerah.
“Termasuk Memperkuat transparansi dan akuntabilitas sektor pertambangan migas, minerba, ketenegalistrikan dan energi terbarukan. Sebagaimana kita ketahui, dalam 3 tahun terakhir banyak pejabat Kementerian ESDM yang ditangkap aparat penegak hukum karena sejumlah kasus korupsi,” terangnya.
Lalu Aryanto menegaskan Bahlil harus memperjelas strategi hilirisasi yang sejalan dengan pengembangan energi ramah lingkungan dan strategi pencegahan krisis iklim. Selanjutnya, memperkuat pembinaan dan pengawasan, sebagai prasyarat digitalisasi perizinan.
“Selain itu, Bahlil juga harus mampu mengendalikan produksi batubara dan mineral kritis yang ugal-ugalan. Pasalnya, produksi batu bara saat ini sangat jauh dari target RUEN dan hal itu tak sejalan dengan semangat transisi energi. Meningkatnya permintaan mineral kritis mengakibatkan eksploitasi akan semakin masif. Ini merupakan ancaman terhadap lingkungan dan ruang hidup masyarakat,” terangnya.
Terakhir, Aryanto terangkan Bahlil harus mampu mengarusutamakan dan memperkuat Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) di semua rantai nilai di sektor ESDM, termasuk di dalamnya perlindungan lingkungan dan penghormatan Hak Asasi Manusia.
“Setidaknya, inilah tugas-tugas yang menanti Menteri Bahlil di meja kerjanya sebagai menteri ESDM yang baru. Karena inilah tantangan perbaikan tata kelola sektor energi dan sumber daya alam saat ini, dan akan datang,” pungkasnya.
Penulis: Nelly Agustina
Editor: Nicha R
