PENAJAM – Pemerintah Pusat membuka sinyal bantuan keuangan untuk Penajam Paser Utara (PPU). Melalui Kantor Staf Kepresidenan (KSP) RI mengundang Pemkab PPU untuk memaparkan keterbatasan daerah dalam melanjutkan proyek Bendungan Lawe-Lawe.
Pemkab PPU nampak serius dalam melanjutkan proyek 2014 yang mangkrak sejak 2017 itu. Satu per satu masalah yang ada dalam proses pembangunan infrastruktur kebutuhan air baku daerah tersebut mulai dijelaskan.
Baru-baru ini, Plt Bupati PPU Hamdam Pongrewa bertemu dengan jajaran PT Pertamina untuk menyelesaikan persoalan lahan tempat bangunan didirikan. Respons positif pun didapatkan dari pertemuan pada akhir Mei itu.
Jika persoalan pinjam pakai lahan seluas 200 hektare itu berjalan lancar, persoalan tak habis di situ. Pemkab PPU tetap perlu memikirkan hambatan selanjutnya, yakni kebutuhan anggaran.
“Diperkirakan kebutuhan anggarannya Rp 120 miliar sampai Rp 150 miliar untuk menyelesaikan proyek ini. Pokoknya bendungan ini harus selesai dan berfungsi,” katanya, Jumat (3/6/2022).
Pemkab PPU diketahui telah mengalokasikan anggaran sekira Rp 179 miliar untuk pembangunan Bendungan Lawe-Lawe, dengan skema anggaran tahun jamak (multiyears). Proyek ini mulai dilaksanakan pada 2014 dan resmi dihentikan pada November 2017, dengan kondisi pengerjaan sekitar 85 persen.
Pembangunan bendungan untuk mendukung peningkatan pasokan air baku dan produksi air bersih itu terhenti karena kondisi keuangan Pemkab PPU yang menurun. Sehingga tidak ada dana untuk melanjutkan pengerjaan. Sejalan dengan itu pula, status pinjam pakai lahan telah berakhir di 2022.
Soal anggaran tadi, Hamdam mengaku telah membangun komunikasi intens dengan berbagai pihak. Melakukan pendekatan-pendekatan demi mendapatkan bantuan keuangan.
“Jadi bendungan ini menjadi sangat vital, sehingga harus ada upaya yang maksimal untuk kita melakukan pendekatan ke pemerintah pusat, khususnya ke Kementerian PUPR melalui BWS (Balai Wilayah Sungai). Pendekatan ini untuk anggarannya,” bebernya.
Adapun titik terang mulai terlihat, baru-baru ini Pemkab PPU menerima undangan untuk datang ke Jakarta, bertemu Deputi I KSP yang membidangi infrastruktur dan perhubungan.
“InsyaAllah tanggal 7 (Juni) kita diundang KSP untuk membahas ini dengan Deputi I bersama dengan KemenPUPR. Ya semoga saja sesuai harapan,” tutup Hamdam. (sbk)
