JAKARTA – Kebakaran hutan dan lahan masih menjadi momok bagi Kaltim. Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kaltim mendata ribuan titik panas muncul di provinsi ini pada 2019. Kobaran api di tengah hutan diduga melibatkan aktivitas korporasi. Namun tak satupun yang tersentuh hukum.
Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Senin (22/2/2021), menggelar rapat membahas pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Istana Negara. Disampaikan secara virtual kepada sejumlah kepala daerah, termasuk Gubernur Kaltim Isran Noor yang mengikuti dari Samarinda secara daring.
Jokowi memang rutin mengadakan pertemuan seperti ini sejak 2015. Salah satunya bermaksud mengingatkan kepada gubernur, pangdam, dan kapolda, terutama jika ada pejabat baru, bahwa ada aturan main yang telah disepakati pada 2016 lalu soal karhutla.
“Kalau di daerah ada kebakaran dan membesar lalu tak tertangani, aturan mainnya tetap sama, yakni dicopot jabatan. Saya ulangi ini supaya pejabat baru tahu aturan main ini,” ujarnya Senin itu.
Meski belakangan musibah banjir dan longsor yang sedang dominan di Indonesia, Jokowi menegaskan, antisipasi terhadap ancaman karhutla tidak boleh kendur. Berdasarkan informasi BMKG, tahun ini masih hujan menengah tinggi hingga April. La Nina masih ada hingga semester pertama. “Kita tetap waspada,” sebut Jokowi.
“Jangan sampai nanti payung hukumnya belum siap sementara kebakarannya terus membesar,” tambahnya. Jokowi memprediksi Sumatra berpotensi karhutla pada Februari. Kalimantan dan Sulawesi berpotensi pada Mei dan Juni.
Puncaknya pada Agustus dan September. “Kita harus tahu puncaknya kapan sehingga tahu bagaimana persiapannya,” bebernya. Presiden mencontohkan negara besar yang kewalahan menghadapi kebakaran hingga akhirnya merembet ke kota.
Ketika karhutla tak tertangani dengan tepat, water bombing menjadi sangat diperlukan. Namun kendalanya, water bombing membutuhkan anggaran besar. Sehingga menjadikannya sebagai opsi terakhir.
“Kalau kebakaran meluas, kerugian tak hanya miliar rupiah. Tapi pasti triliun rupiah. Belum lagi kerusakan ekologi dan ekosistem,” sebutnya.
Jokowi pun meminta antisipasi tersebut dikonsolidasikan hingga ke desa-desa. Update informasi setiap hari memanfaatkan teknologi. Berikan edukasi ke masyarakat dan perusahaan. Apalagi 99% karhutla merupakan ulah manusia yang disengaja maupun tidak.
“Motif utamanya selalu ekonomi. Satu tahunya, pembersihan lahan dengan membakar adalah cara paling murah. Masyarakat harus diedukasi. Cari solusi supaya membuka lahan tanpa membakar,” tegasnya.
Jokowi juga meminta penataan ekosistem gambut harus dilanjutkan. Fokus menjaga permukaan air tanah dalam kondisi tinggi. Buatlah banyak embung, kanal, dan sumur bor dengan berbagai teknik supaya gambut tetap basah.
Penegakan hukum karhutla harus tak ada kompromi. Tegas kepada siapapun. Baik itu korporasi maupun masyarakat sehingga memberi efek jera. Mulai sanksi administrasi, perdata, hingga pidana. “Jangan sampai kita malu di Asean Summit. Lima tahun ini tidak ada (masalah), jangan sampai dibuat ada lagi. Malu, dipikir kita tak bisa menyelesaikan masalah ini,” ungkapnya.
Gubernur Kaltim Isran Noor yang terus menyimak arahan Jokowi, menyadari benar bahwa presiden selalu menekankan pencegahan karhutla. Termasuk mengenai peraturan-peraturan yang sudah diingatkan. Isran pun mengaku sudah berkoordinasi, memantau, dan menyiapkan peralatan pencegahan karhutla.
Di Kaltim, ada lebih 2.500 tenaga disiapkan. Mulai polisi, tantara, BPBD, relawan, dan lainnya dengan peralatan lengkap. Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Kutai Barat, Berau, dan Mahakam Ulu menjadi titik perhatian khusus. Terutama daerah yang kejadian di titik yang sama. “Semisal gambut di Tabang dan Kenohan, serta sebagian Kutim ada gambut,” sebutnya.
BACA KORAN DIGITAL MEDIA KALTIM SETIAP HARI, GRATIS
Walhi: Perusahaan Pembakar Hutan Harus Dihukum
Direktur Eksekutif Daerah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kaltim Yohana Tiko, mengatakan bahwa pemerintah mestinya menekan perusahaan yang membuka lahan dengan membakar. Jangan masyarakat berladang yang ditangkap.
“Banyak kejadian perusahaan meminta masyarakat membakar lahan hingga terjadi kebakaran dan masyarakat yang ditangkap,” sebutnya.
Menurutnya, sejak berabad-abad lalu masyarakat sudah membuka lahan dengan membakar. Tapi tak ada kobaran yang tak terkendali. Apalagi mereka yang tahu teknik membakar dengan memerhatikan musim. “Masyarakat tak konyol juga membakar lahan,” ucapnya.
Walhi pun melihat karhutla kian hebat semenjak perusahaan sawit masuk. Tindakan preventif dinilai perlu dilakukan dengan mendata perusahaan sawit, baik yang baru buka maupun sedang proses.
Tiko menyebut bahwa selama ini belum ada perusahaan pembakar hutan yang diproses. Sementara saat kejadian, warga dihantui penyakit infeksi saluran pernapasan atas. Pendataan Walhi di Kaltim hingga 14 September 2019 dari pantauan citra satelit, terdapat 1.106 titik api. Berdampingan dengan titik hak guna usaha perkebunan.
“Sebagai lokasi IKN, Kaltim tampaknya akan lebih parah dari Jakarta. Sebab polusi udara terjadi selain dari asap kendaraan juga dari dampak karhutla,” paparnya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Muhammad Adam mengatakan bahwa perusahaan sudah diimbau dalam pencegahan karhutla. Namun masih nekat membakar hutan. Ini yang mestinya disanksi tegas. Termasuk mencabut izin jika dampak kebakaran meluas.
“Ini perlu jadi perhatian. Jangan hanya karena berpikir investasi. Kalau investor merusak alam kita, kita tak butuh investor seperti itu. Masih banyak investor lain yang bisa jaga alam kita,” ujarnya.
Selama ini Adam juga belum pernah mengetahui ada perusahaan di Kaltim ditindak tegas terkait karhutla. Sedangkan masyarakat yang membuka ladang dinilai perlu diedukasi sehingga bisa menjaga alamnya. (kk)
