BONTANG – Sebanyak 66 petugas keamanan (security) menuntut pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji ke Pemkot Bontang, Kamis (28/4). Pasalnya, sampai saat ini belum ada kejelasan siapa yang akan membayarkan THR dan gaji mereka.
Sebelumnya, security ini di bawah naungan PT Graha Mandala Sakti (GMS). Namun sudah sebulan, terjadi peralihan perusahaan dari PT GMS ke PT Pusaka sebagai pemenang lelang.
“Kepada siapa seharusnya kami mengadu agar THR dan gaji kami dibayarkan. Kami tanyakan ke PT GMS, katanya tidak lagi bertangungjawab. Ya, karena sudah ada peralihan perusahaan (menaungi security, Red.). Kami tanyakan ke Pemkot, belum ada kejelasan,” keluh salah satu security kepada Media Kaltim.
Dikonfirmasi, Direktur Utama (Dirut) PT GMS Kahar Kalam membenarkan, sejak sebulan lalu, petugas keamanan yang berjaga di lingkungan Pemkot Bontang bukan lagi di bawah naungan PT GMS.
“Sudah ada pemenang lelangnya PT Pusaka. Seharusnya mereka menuntut pembayaran gaji dan THR ke PT yang baru, bukan lagi ke kami. Saya kira, wajar tuntutannya, karena mereka (security, Red.) sudah menyelesaikan kewajibannya tapi haknya belum diberikan,” beber Kahar Kalam.
Menurut Kahar, sebelum adanya peralihan dari PT GMS ke PT Pusaka, pihaknya juga sudah menanggung gaji sebanyak 66 security selama 3 bulan.
“Karena sudah ada pembicaraan sebelumnya dengan Pemkot, jadi kami tidak ada masalah. Kami sudah bayarkan selama tiga bulan di masa peralihannya. Ini juga sudah dituangkan dalam addendum perjanjian. Tapi ini pun belum dibayar Pemkot sampai sekarang,” tegasnya.
Terkait THR dan gaji security, Kahar mengatakan, seandainya ada pembicaraan dari Pemkot kepada dirinya, untuk mengambil alih pembayarannya, dirinya bersedia membayar gaji dan THR.
“Tidak ada masalah. Kami punya uang untuk membayarnya. Tapi Pemkot harus bicarakan dulu dengan saya. Nah ini saja Pemkot tidak peduli. Seandainya peduli, seharusnya kan sudah dipikirkan jauh-jauh hari,” bebernya.
“Saya ini bicara masalah kemanusian karena mereka sekarang ini sangat membutuhkan, apalagi mau Lebaran. Seharusnya PT yang menaunginya, membayarkannya. Kalau mereka sudah menang tender dan harusnya punya uang,” pungkasnya. (ahr/mk)
