PASER – Realisasi serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser 2023 hingga pertengahan tahun jadi sorotan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Banggar DPRD) Kabupaten Paser.
Sehingga pihak DPRD Kabupaten Paser memanggil sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser. Pemanggilan itu guna meminta penjelasan atas realisasi serapan yang rendah.
Dari sejumlah paparan, masih banyak proyek lelang yang belum selesai hingga Agustus 2023 ini. Di antaranya, proyek tower komunikasi di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Paser.
Ketua DPRD Kabupaten Paser, Hendra Wahyudi mempertanyakan mengapa proyek tiga pembangunan tower tersebut belum dimulai. Bahkan ia turut mengingatkan agar jangan sampai menara tidak terbangun.
“Karena banyak desa masih blank spot di Paser dan masyarakat sangat mengharapkan adanya jaringan telekomunikasi,” kata Hendra.
Selain agar segera dilaksanakan, politisi PKB itu juga mengingatkan agar tower yang sudah terbangun segera difungsikan. Pasalnya sudah ada beberapa tower yang sudah berdiri namun tak kunjung digunakan.
“Banyak juga laporan tower di sejumlah desa yang sudah dibangun tapi tidak berfungsi,” ucapnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Paser, Basri Mansyur mengatakan, sejumlah proyek Disdikbud Kabupaten Paser hingga kini terpantau tak kunjung dilelang. Padahal seharusnya sudah dimulai pengerjaan.
“Apakah bisa menyelesaikan proyek tersebut jika ada penambahan lagi,” kata Basri.
Menanggapi beberapa pandangan, Kepala DKISP Kabupaten Paser, Ina Rosana mengatakan, keterlambatan terjadi karena dari persyaratan proses lelang yang harus menunggu. Di antaranya, regulasi dari Inspektorat dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa.
Ina mengklaim, DKISP Kabupaten Paser sudah mempersiapkan sejak Januari 2023 lalu karena perencanaan di tahun sebelumnya sudah di APBD perubahan. Pada akhir 2022, dokumen harga satuan diajukan ke inspektorat dilakukan uji ulang.
Harapannya di Januari sudah bisa jalan. Tapi, inspektorat belum reviu karena menunggu SK program strategis. “Di Barjas saat proses lelang, kami dua kali disurati lakukan lelang ulang. Baru Mei dan Juni ditetapkan pemenang lelang,” kata Ina.
Tahun ini, ada tiga desa yang akan dibangun tower, selanjutnya pada 2024 ada dua lagi diusulkan. Terkait tower atau BTS yang tidak berfungsi, itu dibangun dari Kemenkominfo sebanyak 47 tower. Ina berharap, menteri baru bisa menyelesaikan permasalahan ini.
Sememtara Kepala Disdikbud Kabupaten Paser M Yunus Syam mengatakan, proyek di APBD Perubahan 2023 diusulkan bukan proyek yang harus dilelang. Sehingga, bisa cepat selesai. “Rata-rata proyeknya berupa penunjukan langsung, jadi prosesnya bisa cepat,” kata Yunus. (bs)
