BONTANG – Rencana proyek downgrade jalan di depan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bontang menuai penolakan dari sejumlah warga RT 25 Kelurahan Gunung Telihan. Mereka menyampaikan keberatan secara langsung dalam rapat kerja bersama Komisi C DPRD Bontang, Selasa (7/1/2025).
Nur, salah satu warga terdampak, menyatakan penolakannya karena belum ada kejelasan terkait nominal ganti rugi tanah dan aset mereka. Ia hanya diberitahu bahwa pembayaran akan mengikuti harga pasar tanpa rincian yang jelas.
Sehingga ia meminta untuk diberikan estimasi harga terendah hingga tertinggi. “Jangan sampai hanya ganti rugi tapi juga harus ganti untung,” ungkapnya.
Nur juga mempersoalkan ketidakadilan pembebasan lahan di wilayahnya. Di sisi kanan jalan, lahan yang diambil mencapai 15 meter, sementara di sisi kiri hanya 7 meter. Ia berharap ada penyesuaian agar tidak terlalu banyak lahan yang harus dikorbankan.
Agus, warga lainnya, mempertanyakan dampak proyek ini terhadap rumahnya yang berada setelah turunan lampu merah RSUD.
“Kenapa tidak di bagian depan RSUD saja, kenapa rumah-rumah setelahnya harus berdampak?” katanya.
Meskipun ini masih dalam tahap perencanaan, tapi pihaknya tidak ingin nantinya akan menjadi bom waktu bagi warga terdampak yang tidak setuju. Bagaimanapun surat-surat tanah hingga KTP mereka telah diminta dan menurutnya hal itu sudah sangat personal untuk dibagikan jika baru perencanaan.
Ia menyayangkan pemerintah yang tidak memberikan solusi kepada masyarakat yang melakukan penolakan kepada proyek tersebut. Ia mendapatkan pesan bahwa jika ada warga yang menolak, uang ganti ruginya dititipkan saja ke pengadilan.
“Kita masyarakat kenapa jadi kelahi sama pengadilan kalau begini,” terangnya.
Ia menyayangkan sikap tersebut, bahkan sejak awal notulen tidak diberitahukan kepada masyarakat serta nominal ganti rugi juga belum diberitahukan kepada mereka.
Adapun saat ia mengikuti rapat pertama kali pengkajiannya belum dapat ditampilkan. Ia juga memaparkan bahwa jika jalanan tersebut dilaksanakan downgrade maka akan turun berkisar 12 meter. Menurutnya, sebagai masyarakat awam apakah bangunan di RSUD tidak mengalami pergeseran tanah atau bahkan terkena bangunan utama.
“Harus ada penambahan paku bumi, karena jarak rumah sakit dan jalanan sangat dekat, apa tidak menambah biaya lagi,” tukasnya.
Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan, Usman, mengungkapkan alasan kepada warga terkait perlunya proyek ini dilaksanakan. Dijelaskan, sebenarnya simpang lampu merah tersebut merupakan salah satu contoh ketidak idealan karena menyebabkan beberapa kali kecelakaan.
Ia menerangkan, Kota Bontang ini sudah berkembang, dengan adanya kawasan industri sehingga akses jalan yang sudah direncanakan sebelumnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi riil Kota Bontang saat ini.
“Dan memang faktanya sudah terjadi kecelakaan yang merenggut nyawa,” ujarnya.
Di situlah, kata Usman, pemerintah hadir dan melakukan perencanaan agar masyarakat dapat menggunakan akses jalan tetap dengan keadaan merasa aman dan selamat. Tim ahli juga melakukan perencanaan bahwa jika ada alat berat melintasi jalanan tersebut masih terdapat kemungkinan kecelakaan.
“Meskipun sudah melakukan uji KIR segala macam tapi kemungkinan itu tetap ada,” terangnya.
Usman mengatakan, inilah kondisi yang tidak ideal sehingga jalanan tersebut harus diturunkan. Dia pun menyadari, semua pembangunan pasti ada dampaknya.
Kondisi darurat pasien yang harus segera menuju RSUD juga merupakan terkendala yang harus diselesaikan. Akses jalan yang mengharuskan putar balik ke tugu selamat datang Bontang dahulu sehingga memakan jarak yang lebih jauh, padahal bisa dengan langsung belok saja.
Di akhir, Kepala Komisi C DPRD Bontang mengungkapkan masyarakat hanya ingin lebih dilibatkan dalam perencanaan ini. Segingga tidak ada kesalahan komunikasi dalam proyek besar tersebut. Apalagi ini menyangkut tempat tinggal hingga tempat mereka berjualan mencari nafkah.
“Kami harap masyarakat bisa dilibatkan dan tetap disejahterakan denga adanya proyeks ini,” tukasnya.
Penulis: Syakurah
Editor: Nicha R
