TANJUNG REDEB – Progres lelang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau dinilai Wakil Ketua Komisi III DPRD Berau, Abdul Waris lambat. Apalagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) tersebut memiliki nilai anggaran yang cukup besar.
Dia membeberkan, jika merujuk kepada instruksi Bupati, seharusnya progres lelang sudah dilakukan Maret lalu. “Sampai saat ini prosesnya belum mencapai 10 persen, nah ini harus dievaluasi dan diketahui apa penyebabnya,” ungkapnya, Minggu (4/6/2023).
Waris menyebut, pihaknya akan melayangkan surat panggilan ke Dinas PUPR Berau dan OPD terkait lainnya. Dengan tujuan mencari tahu sebab lambatnya progres lelang.
“Kalau progres lelang itu lambat, yang dikhawatirkan adalah dapat berpengaruh ke serapan anggaran,” tuturnya.
Dirinya menegaskan, kinerja maksimal harus diterapkan. Terutama mengenai progres lelang yang sudah terencana. Maka dari itu, menurut Waris, rapat evaluasi perlu dilakukan.
“Jadi dalam rapat itu nantinya kita dapat mengetahui apa alasan progres lelang lambat. Apalagi ini kan mengenai proyek APBD tahun 2023,” jelasnya.
Politikus Demokrat ini membeberkan bahwa dalam 1 semester ini belum ada progres maksimal yang ditunjukkan Dinas PUPR Berau.
“Kalau progresnya lambat terus, tentu kami DPRD tidak dapat menambahkan anggaran Dinas PUPR di perubahan nanti,” tegasnya.
“Apalagi, anggaran yang ada saat ini, mencapai Rp 1,5 triliun, tapi belum bisa diserap darilelang,” tambahnya.
Kendati demikian, Abdul Waris mendorong percepatan progres lelang. Pasalnya dapat memicu daya serap anggaran jadi maksimal. Jika Silpa terjadi, akan menjadi catatan pemerintah pusat.
“Kalau program-program yang ada sudah dikerjakan, tentu dapat berpengaruh baik kepada perputaran uang di masyarakat. Sehingga akan menjadi multiplayer efek secara ekonomi dengan proyek tersebut,” tutupnya. (dez/adv)
